Selain Mobil, PKL Juga Bisa Pakai 'SPBU Listrik'

Jakarta - PT PLN (Persero) saat ini telah memiliki sebanyak 542 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di Jakarta. Rencananya PLN masih akan terus menambah pemasangan SPLU menjadi 1.000 unit sampai akhir 2017.

Selain untuk mendukung wacana pemerintah dalam mengembangkan mobil listrik ke depannya, PLN juga memperbanyak SPLU untuk dimanfaatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pedagang kaki lima (PKL)

Manajer Niaga dan Pelayanan Pelanggan, PLN Distribusi Jakarta Raya, Leo Basuki mengatakan, selama ini banyak diantara para pedagang yang lebih memilih jalan pintas (ilegal) mendapatkan aliran listrik.

Baca juga: 542 'SPBU' Listrik Tersebar di DKI, Akhir Tahun Bakal Ada 1.000

"Yang bikin ruwet jalan adalah PKL. Aktivitasnya menggunakan energi listrik. seringnya nyolong. Ada juga yang ngambil dari toko di depannya. Singkat kata menyalurkan saja enggak boleh apalagi nyolong," ujar Leo di Museum Listrik dan Energi Baru Terbarukan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Oleh karena itu, PLN berniat untuk memberikan solusi bagi para pedagang yang berjualan di ruang-ruang publik untuk mendapatkan akses listrik legal dari PLN.

"Kami terpikir untuk memberi solusi ini. Di Jakarta, ada 264 lokasi binaan, ada yang sudah ada listriknya ada yang belum, serta 2.500 lebih titik pedagang di Jakarta. Rata-rata kalo gunakan listrik, banyak yang nyalur. Indikasinya ilegal," terang Leo.

Dalam satu unit SPLU memiliki 5 stop kontak yang dapat dimanfaatkan para pedagang. Dengan demikian, para pedagang hanya tinggal menyambung listrik langsung ke SPLU, tanpa perlu mencuri listrik secara ilegal yang dapat membahayakan lingkungan sekitar.

SPLU tersebut mengadopsi sistem prabayar. Untuk dapat menggunakan SPLU tersebut, masyarakat perlu mengisi pulsa (stroom) kWh meter dengan membeli token listrik melalui Payment Point Online Bank (PPOB), ATM, minimarket, dan lain-lain dengan menyebutkan ID Pelanggan yang tercantum di SPLU yang akan digunakan.

Baca juga: 542 'SPBU' Listrik Tersebar di DKI, Akhir Tahun Bakal Ada 1.000

"Ini yang kami garap untuk atasi kebutuhan listrik PKL di suatu tempat, berkoordinasi dengan kecamatan untuk memfasilitasi mereka. Sekarang 542 lokasi, dan itu terus berkembang. Kami punya program tidak boleh PKL beroperasi dengan ambil listrik secara ilegal. Makanya kami kasih solusi," terang Leo.

Leo berharap dengan adanya fasilitas penyedia listrik, para pedagang bisa meningkatkan nilainya. Ini sejalan dengan rencana Kementerian Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan UMKM.

"Ini menarik Kementerian UMKM, ada peningkatan tadinya jual buah jadi jualan jus, karena masuk energi listrik. Ada pertambahan nilai," tutur Leo. (hns/hns)