Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017, penawaran saham diprioritaskan pada pemerintah pusat, lalu ke pemerintah daerah bila pusat tidak berminat, kemudian prioritas berikutnya ke BUMN, BUMD, dan terakhir swasta nasional.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro mengungkapkan, nantinya BUMN tambang seperti PT Inalum (Persero), PT aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk dapat mencaplok saham Freeport Indonesia hingga 51%. Saat ini, pemerintah sudah memiliki 9,36% saham Freeport Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aloy mengungkapkan bahwa BUMN tambang sangat mampu memborong saham Freeport Indonesia hingga 51%. Namun, Ia mengatakan butuh sindikasi pinjaman, salah satunya dari bank asing.
"Sangat mampu. Banyak bank siap danai, bank asing maksudnya," kata Aloy.
Baca juga: Deal! Freeport Mau Jual 51% Saham |
Aloy pun enggan menjabarkan lebih jauh, pasalnya belum ada kepastian perpanjangan kontrak Freeport Indonesia sampai kapan. Jika sudah diketahui, maka bisa dilakukan penghitungan untuk harga saham Freeport Indonesia.
"Enggak mungkin tahu valuasi, mau tahu dari mana," kata Aloy. (ara/mkj)