Jokowi Bikin Aturan Kemudahan Investasi, Apa Bedanya dengan PTSP?

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merilis kebijakan mempercepat perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah. Kali ini pemerintah mengeluarkannya dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Melalui aturan tersebut pemerintah akan menerapkan sistem perizinan berusaha terintegrasi atau single submission. Lantas apa bedanya dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)?

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, mengatakan kebijakan baru Jokowi ini berbeda dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Jika PTSP fokus kepada pelayanan, maka single submission bakal fokus pada pengawalan.

"Di data BKPM kan menunjukkan 1% dari proyek mencakup 70% dari nilai investasi nasional. Cuma seringkali enggak jelas pemiliknya investor yang mana, bahkan seringkali investor bikin PT untuk masing-masing proyek. PT namanya apa, dan enggak jelas perusahaan itu apa milik investor besar," terang Thomas Lembong, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

Baca juga: Paket Kebijakan Baru Jokowi untuk Usaha Kecil Hingga Kelas Kakap

Thomas mengatakan, pemerintah akan memberikan suatu identitas tunggal untuk si pemilik proyek. Kebijakan ini dipastikan tak tumpang tindih dengan BKPM atau PTSP.

Selain itu, kata Lembong, kebijakan ini juga dapat mengurangi ego sektoral. Nantinya Eselon I dari seluruh kementerian akan ditunjuk untuk ikut bertanggung jawab terhadap kemudahan berinvestasi lintas Kementerian.

Baca juga: Jokowi Bakal Bikin Satu Gedung Khusus Urus Perizinan Investasi

"Harus accountable atas nasib para investor. Enggak bisa hanya memperdulikan urusan di kementeriannya itu. Jadi pokoknya semacam tanggungjawab bersama, Kementerian lembaga ikut bertanggung jawab," kata dia.

"(Misalnya) Dia bilang ekspor bukan tugasnya Mendag tapi tugas kita bersama, bagaimana mau ningkatin ekspor kalau enggak ada investasi untuk bangun pabrik. Investasi juga sama, investasi tugas bersama jadi harus ada keikutsertaan dan perasaan ikut memiliki di semua Kementerian lembaga terhadap nasib investor," sambung Thomas.

Baca juga: Urus 147 Izin Butuh 5 Tahun, Jokowi Sederhanakan Jadi 1 Jam

Lembong menambahkan, kebijakan ini akan berdampak pada percepatan realisasi investasi. Penyederhanaan perizinan nantinya ditargetkan dapat dilakukan menjelang akhir tahun. Investor besar pun akan diprioritaskan dalam hal ini.

"Jadi memang mau tidak mau kalau kita kejar target kita harus fokus pada proyek besar, investor besar yang akan diberikan single identity itu semacam tanda pengenal bahwa ini harus dikawal khusus. Di semua kementerian lembaga," tutup Thomas. (/hns)