Follow detikFinance
Jumat 22 Sep 2017, 14:35 WIB

Pemerintah Bakal Lelang Blok East Kalimantan

Danang Sugianto - detikFinance
Pemerintah Bakal Lelang Blok East Kalimantan Foto: Dok. Reuters
Jakarta - Wilayah Kerja (WK) Blok East Kalimantan akan habis masa kontraknya di 2018. PT Pertamina (Persero) yang ditawarkan telah menyatakan tidak tertarik terhadap blok migas tersebut, alhasil pemerintah akan melelang kembali.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, mengatakan Pertamina telah mengembalikan status pengelolaan Blok East Kalimantan ke Pemerintah. Sehingga mau tidak mau pemerintah akan melelangnya.

"Pengertian saya Pertamina akan mengembalikan, akan langsung dilelang," tuturnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Masa kontrak Blok East Kalimantan sendiri akan habis pada 2018 yang sebelumnya dikelola oleh Chevron Indonesia Company. Pemerintah pun dikejar target waktu untuk mencari pihak yang ingin menggarap agar WK tersebut tidak menganggur.


"Secepatnya, enggak ada waktu kita untuk tidak melelang secepatnya. Di sana tetap bekerja kan masih sampai tahun depan," imbuhnya.

Arcandra mengatakan, saat ini sudah ada beberapa perusahaan migas yang menyatakan ketertarikannya. Namun, pemerintah akan mengkaji
terlebih dahulu.


"Ini tentu tergantung nanti bagaimana detailnya. Ini sedang kami tunggu, secepatnya akan kita lelang," kata Arcandra.

Tekan Biaya ASR

Kementerian ESDM tengah mencari cara untuk menekan biaya rehabilitas lahan tambang atau dana Abandonment and Site Restoration (ASR). Sebab dana tersebut dianggap menjadi masalah ketika perusahaan ingin mengelola blok migas terminasi.

Arcandra mengatakan, pihaknya tengah mencari teknologi ASR yang tepat agar kebutuhan dananya tidak terlalu besar. Sehingga perusahaan migas tak keberatan untuk menanggungnya.

"Saya juga di Eropa kemarin lihat teknologi ASR yang efisien seperti apa biar bisa turun. Karena ASR kita itu pada PSC awal tidak dicover, nah ini jadi beban negara lewat cost recovery. Untuk itu kita harus cari teknologi yang pas yang bisa efisien agar ASR yang tinggi ini bisa ditekan," jelas Arcandra.

Kementerian ESDM saat ini juga tengah menyiapkan Peraturan Menteri terkait aturan ASR tersebut. Namun Arcandar belum bisa menjabarkan proses dari pembentukan Permen tersebut. (hns/hns)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed