Disurati Sri Mulyani Soal Utang PLN, Ini Balasan Kementerian BUMN

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengirimkan surat balasan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait utang PT PLN persero dan program 35.000 MW serta risiko keuangan negara.

Surat balasan tersebut diterima oleh detikFinance dari Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Abdullah Hidayat, Rabu (27/9/2017).

Pihak Kementerian BUMN apresiasi kepedulian Sri Mulyani tentang pengelolaan keuangan perusahaan yang lebih sehat. Di samping juga menandakan PLN sebagai peruahaan dengan program strategis untuk pembangunan.

"Surat Menteri Keuangan Nomor: S-781/MK.08/2017 tanggal 19 September 2017 merupakan perhatian dari Kementerian Keuangan atas penerapan tata kelola yang pruden dan sehat, dalam bentuk pemberian awareness adanya potensi risiko sehingga dapat disiapkan mitigasi yang tepat agar Program dapat tereksekusi dengan baik," jelasnya.

Baca juga: Khawatir Soal Utang PLN, Sri Mulyani Surati Jonan dan Rini

Dalam surat tersebut juga dijelaskan progres dari pembangunan 35.000 MW. Termasuk upaya PLN dalam menjaga neraca keuangan perusahaan tetap sehat meskipun harus mendanai berbagai program.

Kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank guna mendapatkan cost of fund lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progres kemajuan proyek.

"Kondisi likuiditas PT PLN (Persero) selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan," paparnya. (mkj/dnl)