Kementerian ESDM Ikut Tanggapi Surat Sri Mulyani Soal Utang PLN

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, terkait kekhawatiran soal utang PT PLN (Persero), program 35.000 MW hingga risiko keuangan negara.

Demikian keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana kepada detikFinance, Rabu (27/9/2017).

Baca juga: Khawatir Soal Utang PLN, Sri Mulyani Surati Jonan dan Rini

Pihak Kementerian ESDM akan konsolidasi dengan Kementerian BUMN dan badan usaha yang dimaksud yaitu PLN tentang pesan yang sudah disampaikan oleh Sri Mulyani.

Namun pada dasarnya, PLN sudah melakukan pengendalian terhadap parameter pertumbuhan penjualan listrik, volume penjualan dan bauran energi. Target di 2017 bahwa pangsa energi primer Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pembangkit listrik sebesar 4,66%.

Baca juga: Disurati Sri Mulyani Soal Utang PLN, Ini Balasan Kementerian BUMN

Komponen perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) atau allowable cost dan biaya yang tidak boleh dibebankan kepada konsumen melalui tarif (non allowable cost) dipastikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 44/2017. Realisasi ini sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kementerian ESDM sudah mengeluarkan aturan, baik yang tertera pada Permen 49/2017, Permen 45/2017, Permen 50/2017, Permen 19/2017 dan Permen 24/2017 agar bisnis ketenagalistrikan efisien dan harga yang wajar. (mkj/hns)