Dalam Setahun Utang PLN Naik Rp 40 Triliun

Hans Henricus BS Aron - detikFinance
Rabu, 27 Sep 2017 17:08 WIB
Foto: Danang Sugianto
Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, khawatir kondisi utang PT PLN (Persero). Kekhawatiran itu disampaikan Sri Mulyani melalui surat kepada Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Menurut Sri Mulyani, menjelaskan kekhawatiran terhadap besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi.

Bukan itu saja, kondisi keuangan PLN juga berpotensi memburuk karena beban investasi dalam proyek 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.


Terkait masalah utang, data laporan keuangan PLN triwulan-II 2017 (unaudited), mencatat jumlah utang jangka panjang PLN sebesar Rp 299,364 triliun. Jumlah utang jangka panjang ini naik sekitar Rp 40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp 259,339 triliun.

Berikut rincian utang jangka panjang PLN pada triwulan II-2017, kewajiban pajak tangguhan-bersih Rp 116,912 miliar, utang jangka panjang (setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun penerusan pinjaman) Rp 29,995 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non bank Rp 6,785 triliun.


Kemudian, utang sewa pembiayaan Rp 17,309 triliun, utang bank Rp 101,231 triliun, utang obligasi dan sukuk ijarah Rp 94,675 triliun, utang listrik swasta Rp 7,081 triliun.

Selanjutnya, utang pihak berelasi Rp Rp 2,712 miliar, kewajiban imbalan kerja Rp 42,049 triliun, dan utang lain-lain sebesar Rp 115,728 miliar.

Sedangkan rincian utang jangka panjang di triwulan II-2016 adalah liabilitas pajak tangguhan-bersih Rp 488,856 miliar, utang jangka panjang (setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun penerusan pinjaman) Rp 30,502 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non bank Rp 7,766 triliun.


Kemudian, utang sewa pembiayaan Rp 22,091 triliun, utang bank Rp 79,049 triliun, utang obligasi dan sukuk ijarah Rp 69,395 triliun, utang listrik swasta Rp 7,339 triliun.

Selanjutnya, utang pihak berelasi Rp 502 juta, kewajiban imbalan kerja Rp 42,555 triliun, dan utang lain-lain sebesar Rp 149,380 miliar. (hns/ang)