Punya Banyak Blok Migas, Natuna Tak Pernah Kebagian Pasokan Gas

Natuna - Wilayah perairan Natuna terbilang kaya akan pasokan migas. Namun Kabupaten Natuna tak pernah merasakan manfaatnya.

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengeluhkan, saat ini sudah ada beberapa blok migas yang sudah beroperasi di wilayah perairan Natuna, akan hingga kini pihaknya tak pernah mendapatkan jatah migas dari blok-blok yang ada.

"Kita penghasil migas, tapi sampai sekarang enggak pernah merasakan manfaatnya," tuturnya di Natuna, Jumat (20/10/2017).

Tahun lalu Ngesti mengaku sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk meminta pasokan migas. Namun hingga kini belum ada migas yang tersalurkan ke daratan Natuna.

"Kita sudah minta, tapi enggak ada salurannya. Salurannya cuma ke Singapura dan Malaysia. Kita enggak dapat malah Singapura mau jual ke kita," tambahnya.

Padahal, kata Ngesti, pasokan migas sangat penting untuk mengembangkan industri di Natuna. Meski saat ini industri perikanan telah dikembangkan, namun dia menilai Natuna juga membutuhkan industri pendukung lainnya.

Tak hanya itu, pasokan migas juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik di wilayah Natuna yang merupakan kepulauan. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) diyakini akan lebih efisien dibanding Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang kebanyakan digunakan oleh 15 kecamatan di Natuna.

Adapun salah satu blok migas di Natuna yang telah beroperasi yakni Blok South Natuna Sea Blok B. Lapangan Migas tersebut dikelola oleh PT Medco Energi Internasional Tbk yang telah memproduksi hingga 60 ribu barel oil equivalent per day (BOEPD).

Ngesti juga berharap wilayah perairan NKRI di sekitar Natuna semakin diperjelas. Hal itu demi memagari wilayah-wilayah laut yang blok migas milik Indonesia. Jika tidak, dia khawatir kandungan migas yang harusnya milik Indonesia diserap habis negara tetangga.

"Khusus Natuna agar blok yang ada di pagari dulu. Ini kan pas perbatasan negara lain itu pagernya minyak, takutnya sudah diambil dari bawah dan kita sudah habis. Kita sudah bilang ke DPR lalu bermusyarawah DRPD agar dipagari dulu," tukasnya. (ang/ang)