Follow detikFinance
Kamis 07 Dec 2017, 12:11 WIB

Dibilang Bodoh Tenggelamkan Kapal, Susi: Hukum Itu Pasti Untuk yang Benar

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Dibilang Bodoh Tenggelamkan Kapal, Susi: Hukum Itu Pasti Untuk yang Benar Foto: Dok. Humas KKP
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku sempat disebut sebagai orang bodoh oleh segelintir orang lantaran kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukannya. Dia bilang, kebijakan itu disebut oleh orang-orang itu melanggar hukum internasional.

"Di awal ada perwira TNI, ada pengamat militer, ada ekonom yang bahkan discouraging apa yang kita lakukan. Menteri Susi itu sekolah pun tidak, tidak tahu bahwa dia melanggar hukum internasional. Saya jawab saja dengan bodoh juga, saya bilang melawan hukum internasional, memangnya pencurian ikan dilindungi dalam hukum internasional? No. Memangnya pencurian ikan menjadi bagian dari good relationship antara kedua negara? No. Pasti tidak," katanya saat memberikan sambutan pada acara peringatan hari anti korupsi di kantornya, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Namun, Susi menentang itu. Menurutnya, pencurian ikan merupakan pelanggaran hukum dan bukan bagian dari diskresi hubungan antar negara. Yang dia tahu, pencurian adalah hal yang bertentangan dengan hukum dan hukum harus ditegakkan.

"Sebodoh-bodohnya saya, pasti hukum itu untuk hal benar. Bukan untuk hal yang tidak benar. Saya selalu bilang ke Pak Oka, saya tidak pernah sekolah hukum, tapi hukum eksis dan lahir dalam our planet. It is because we want rights and fair," tutur Susi.

Kebijakan-kebijakannya yang dianggap oleh sebagian orang kontroversial, menurut Susi merupakan hal yang dibutuhkan oleh negara ini. Karena sudah terlalu lama praktik kecurangan terjadi pada sumber daya laut dan perikanan Indonesia, yang membuat rakyat tidak bisa sejahtera dari sumber daya yang melimpah.

"Negara ini butuh untuk maju ke depan. Apa yang saya lakukan dengan penenggelaman kapal itu bukan Susi idea, bukan Pak Presiden idea. Itu ada dalam UU Perikanan Nomor 55 Tahun 2009. We execute ini karena itu satu-satunya jalan untuk memutus mata rantai dan belenggu yang selama ini mengunci tangan kita di belakang," ujarnya.

"Sekarang kita bayangkan, satu dua kapal dari luar negeri itu karena intensionally by one or two business entreprises. Itu wajar. Tapi.000an kapal, dari Thailand 5.000, China 3-5.000 juga, dari Vietnam 2.500, Filipina juga ribuan. Kalau tidak mereka (pencuri) ini bekerja sama, and have our own officer in the front line protecting them, and let them in, itu (pencurian ikan) tidak mungkin terjadi. Sementara instansi, institusi government has to run," pungkasnya. (eds/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed