Follow detikFinance
Kamis 14 Dec 2017, 10:57 WIB

Cara Pemerintah Kembangkan Pemanfaatan Harta Karun Energi

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Cara Pemerintah Kembangkan Pemanfaatan Harta Karun Energi Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Saat ini di Indonesia telah mengoperasikan 8,9 Giga Watt (GW) Pembangkit Listrik Energi Terbarukan. Pemerintah berkomitmen membangun lebih banyak lagi, dengan mengoptimalisasi berbagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) dan juga mengimplementasikan konservasi energi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mempercepat pemanfaatan EBT dan menumbuhkan iklim investasi. EBT sering disebut sebagai harta karun energi di Indonesia, karena potensinya besar namun pemanfaatannya belum maksimal.

"Beberapa kebijakan juga mengatur insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investor. Usaha-usaha tersebut dilakukan untuk mencapai target bauran energi dari Energi Terbarukan sebesar 23% di tahun 2025," kata Arcandra dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Arcandra juga mengungkapkan, perkembangan pemanfaatan EBT di Indonesia kini semakin masif, hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya jumlah perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) EBT yang ditandatangani di tahun ini.

"Tahun sebelumnya, 2016, yang tanda tangan PPA dengan PT PLN (Persero) berjumlah 16, tahun ini kita sudah tanda tangan 68 PPA, ditambah Pak Menteri kemarin menyaksikan penandatanganan 3 Letter of Intent (LoI) di Perancis. Artinya, Pemerintah sangat mendorong pengembangan Energi Terbarukan, walaupun ada kendala-kendala itu. Semua kendala sebisa mungkin kita carikan solusinya," tutur Arcandra.

Arcandra mengemukakan prioritas pemerintah saat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan energi, terutama akses kelistrikan di seluruh Indonesia serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan energi tersebut, kebijakan energi pemerintah berfokus kepada kepada 5 pilar penting, yakni peningkatan rasio elektrifikasi, distribusi yang merata serta harga yang terjangkau, dan keberlanjutan.

"Yang keempat adalah investasi yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi, dan kelima adalah tata kelola pemerintahan yang baik serta penyederhanaan birokrasi dan perizinan," lanjutnya.

Saat ini, lanjut Arcandra, salah satu tantangan dalam pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia adalah bunga bank yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan bank asing.

"Secara garis besar, bank lokal memberikan interest rate sekitar 10-11 persen, kalau dari luar negeri itu ada menawarkan bunga bank di bawah 5%, ada yang mengatakan 2% hingga 3%," terang Arcandra.

"Namun demikian kita juga harus hati-hati melihat apakah yang ditawarkan itu persyaratannya seperti apa. Ada yang mempersyaratkan ini merupakan export credit, ada yang mempersyaratkan teknologi sekian persen dari negara pemberi pinjaman, dan ini harus kita lihat satu per satu case-nya. Kita berharap masalah pendanaan ini, ini challenge, bukan sebuah kendala yang besar karena apa, karena sudah 68 kita tanda tangan PPA," lanjutnya.

Untuk memberikan solusi kepada pembiayaan pengembangan EBT dalam negeri, Arcandra telah menemui beberapa lembaga pendanaan dan mengusahakan adanya persyaratan yang memudahkan pengembang dalam negeri.

"Beberapa kesempatan saya coba untuk mengumpulkan lender dari luar, dan menanyakan berapa mereka bisa menawarkan interest rate. Sudah beberapa kali pertemuan, bertemu World Bank, lender-lender dari Eropa, namun demikian memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam rangka memenuhi persyaratan ini kadang-kadang persyaratannya terlalu ketat. Nah ini kami sedang usaha, ada tidak, atau bisa tidak, persyaratan itu yang mengakibatkan pengembang-pengembang EBT dalam negeri bisa memanfaatkan dana luar yang berbunga rendah," pungkas Arcandra. (ara/wdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed