Jonan mengatakan, bahwa alokasi anggaran untuk subsidi BBM sebetulnya telah ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Jadi saya juga sudah mohon kepada menkeu, ada alokasi segera untuk membayar tagihan Pertamina. PLN juga sama sih sebenarnya, kan secara anggaran sudah di alokasi semestinya. Di APBN kan sudah ada subsidinya untuk Pertamina itu berapa atau tagihannya berapa terus yang harus dibayar negara," kata Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (27/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu kan dulu tagihan kita Rp 40 (triliun). TNI sudah dibayar Rp 5,5 triliun," sebut Massa.
Ia berharap supaya pemerintah segera membayarkan tunggakan tersebut pada akhir 2017 atau awal 2018. Sebab, jika tidak dibayarkan akan mengganggu arus keuangan perseroan.
"Kita berharap mungkin kalau tidak akhir tahun ini awal tahun depan sisanya," katanya.
Elia juga mengatakan bahwa harga minyak dunia di tahun 2017 memang mengalami kenaikan. Contohnya di bulan November, minyak mentah atau crude oil mencapai US$ 50 per barel atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar US$ 38 per barel.
Kendati ada kenaikan, Elia mengatakan, bahwa kondisi keuangan Pertamina masih tercatat positif pada tahun 2017. Perseroan masih bisa menjalankan penjualan bensin meski tidak ada kenaikan selama tiga bulan ke depan.
"Untuk tahun ini secara financial itu Pertamina masih membukukan laba, bahkan kemarin kan kita ada laba US$ 1,9 miliar, hampir US$ 2 miliar. Sekarang lagi kita jaga itu cashflow supaya tidak ada gangguan," katanya. (dna/dna)