Ada Holding Migas, Gas Bisa Satu Harga

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 25 Jan 2018 19:10 WIB
Foto: adv
Jakarta - Pembentukan holding BUMN migas diyakini akan membawa pengaruh positif bagi industri migas. Bahkan diharapkan bisa tercipta penyelarasan harga gas di Indonesia.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) Jobi Triananda Hasjim memandang salah satu dampak positif pembentukan holding BUMN migas adalah bersatunya infrastruktur gas milik PGN dengan PT Pertagas, entitas usaha PT Pertamina (Persero).

"Pertagas mewarisi banyak sekali infrastruktur yang sudah dibangun tahun 70-an. Efisiensi banyak juga, nanti eggak usah ada duplikasi, pipa bisa arahnya dibalik, jadi bisa lebih merata. Efisiensi tim masih menghitung, berapa besar kapasitas pipa. Tapi storage kita jadi luar biasa," tuturnya di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Jobi menjelaskan, saat ini PGN memiliki fasilitas pipa gas sekitar 7.500 km, sementara Pertagas sepanjang 3.000 km. Jika infrastruktur itu digabungkan, maka proses ekspansi akan lebih mudah.

"CNG, LNG juga jadi lebih mudah kerja sama (proyek pipa distribusi gas) Dumai lebih simpel, karena sudah jadi satu entiti," tuturnya.

Jika itu semua terwujud, menurut Jobi bukan tidak mungkin akan terwujud gas satu harga khususnya untuk gas rumah tangga. Pihaknya bahkan akan mengajukan harapan tersebut kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Kami minta ke BPH Migas, BBM saja bisa satu harga, kami membayangkan gas satu harga. Jadi orang pindah dari Jakarta ke Medan, kalau beli dari jaringan gas sama. Ini kita minta ke BPH. BPH Juga bisa melihat, semakin tingginya jargas ini diharapkan bisa lebih optimal dan ekonomis. Bayangan kami, kalau bisa didorong konsumsi Elpiji impor bisa dikurangi," tandasnya.


Namun proses penggabungan PGN dengan Pertagas masih dalam kajian Tim Implementasi Holding BUMN Migas. Tim tersebut masih melakukan perhitungan untuk menentukan mekanisme pengalihan saham Pertagas ke PGN, apakah dengan mekanisme inbreng atau akuisisi.

Sementara untuk hari ini, RUPSLB PGN telah menyetujui rencana perseroan melakukan perubahan anggaran dasar, status perseroan PGN pun luntur. Akan tetapi saham PGN seri B milik pemerintah belum dipindahkan ke Pertamina.

Pengalihan saham akan dilakukan jika Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) holding BUMN migas sudah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah RPP diteken, barulah PT Pertamina (Persero) menggelar RUPS. Saat itulah saham seri B PGN punya pemerintah diserahkan ke Pertamina.

Menurut data BEI, porsi kepemilikan Negara Republik Indonesia di PGN sebesar 13,8 miliar lembar saham atau setara 56,9%. Saham itulah yang nantinya akan dialihkan ke Pertamina jika holding BUMN migas jadi terbentuk.

(ang/ang)