Follow detikFinance
Rabu, 31 Jan 2018 17:41 WIB

Holding BUMN Migas RI Jadi Perhatian Dunia

Dana Aditiasari - detikFinance
Foto: Grandyos Zafna Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Rencana pemerintah untuk membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor minyak dan gas terus bergulir ditandai dengan dilaksanakannya rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) pada 25 Januari lalu.

Lembaga riset Wood Mackenzie menyebutkan, ada sejumlah keuntungan yang akan didapat bila proses pembentukan holding ini terealisasi.

Dari sisi Pertamina, manfaat yang dirasakan yakni bisa memanfaatkan pipa milik PGN atau PGAS untuk distribusi gas milikinya.

"Pertamina bisa memanfaatkan basis pelanggan PGN untuk memperluas jangkauan pemasaran perusahaan," tulis Wood Mackenzie, dalam risetnya yang dikutip detikFinance, Rabu (31/1/2017).

Bembentukan Holding BUMN Migas ini juga diharapkan bisa menghindarkan Pertamina dari risiko kelebihan kontrak gas alam cair atau Liquid Nature Gas (LNG).

Asal tahu saja, PT Pertamina (Persero) sejak 2014 lalu telah menandatangani kontrak impor gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) sebesar 1,5 juta ton per tahun dari Cheniere Corpus Christi, perusahaan asal Amerika Serikat.

Kontrak pembelian LNG ini dibuat karena diperkirakan Indonesia butuh gas impor mulai 2019. Dalam neraca gas bumi yang disusun Kementerian ESDM disebutkan, Indonesia butuh impor gas sebanyak 1.777 bbtud pada 2019, 2.263 bbtud pada 2020, 2.226 bbtud di 2021, 1.902 bbtud tahun 2022, 1.920 bbtud di 2023, 2.374 bbtud pada tahun 2024, dan 2.304 bbtud di 2025.

Namun, infrastruktur penerima gas yang dimiliki Pertamina saat ini masih belum cukup untuk menampung dan mendistribusikan gas tersebut.

Bila tak segera diantisipasi, Pertamina bisa mengalami kerugian lantaran tak memiliki infrastruktur gas yang memadai, padahal gas yang sudah terkontrak tetap harus diserap mulai 2019.

"Perusahaan ini (Pertamina) tengah dalam risiko kelebihan kontrak LNG. Penggabungan usaha ini akan memberikan akses (Pertamina) terhadap pelanggan industri utama PGN yang bisa meringankan risiko kelebihan pasokan," tulis riset itu lagi.

Sehingga, dengan adanya Holding BUMN Migas, Pertamina bisa memanfaatkan pipa yang sudah dibangun PGN untuk mendistribusikan LNG yang sudah dikontrak tersebut.

Sementara, di sisi PGN, adanya Holding BUMN Migas diharapkan bisa memperluas jaringan pemasaran. Di mana, saat ini PGN tengah berjuang untuk menciptakan pasar baru dari proyek FSRU Lampung.


"Pertamina bisa membantu menghidupkan aset tersebut (FSRU Lampung) lewat rencana pengembangan proyek regasifikasi di wilayah lain di Indonesia," papar Wood Mackenzie masih dalam risetnya.

Wood Mackenzie juga memaparkan bawha rencana Holding BUMN Migas ini juga menyimpan risiko negatif. Dengan adanya Holding, maka akan terbentuk perusahaan raksasa di sektor migas yang akan menguasai seluruh lini industri dari mulai hulu, tengah, hingga hilir.

Dengan kata lain, akan tercipta monopoli industri minyak dan gas dan bisa bertentangan dengan semangat membuka kesempatan investor asing untuk menanamkan dananya di tanah air.

"Kondisi ini akan menghambat kompetisi industri migas".

"Diperlukan aturan tambahan untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan kekuatan monopoli," tutup riset tersebut.

(dna/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed