Follow detikFinance
Jumat, 02 Feb 2018 19:17 WIB

Pertamina Pastikan Stok BBM di Asmat Aman

Wilpret Siagian - detikFinance
Foto: puspen tni Foto: puspen tni
Jayapura - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua memastikan stok BBM di Kabupaten Asmat aman. Stok BBM untuk membantu penanganan KLB (Kejadian Luar Biasa) campak dan gizi buruk.

Manajer Fuel Retail Marketing Pertamina MOR VIII, Zibali Hisbul Masih, di Jayapura, Jumat (2/2/2018), menjelaskan adanya isu-isu kelangkaan BBM yang membuat kapal-kapal relawan kehabisan bahan bakar karena masalah teknis, yaitu mereka tidak membawa BBM cadangan.

Menurutnya di Asmat ada delapan lembaga penyalur, tujuh SPBU Kompak ada satu SPBN yang dalam dua bulan terkahir stoknya selalu tersedia.

"Yang jadi masalah titik lokasi KLB berada di pelosok-pelosok sehingga membutuhkan speedboat yang membawa bahan bakar yang cukup ke sana," Zibali dalam keterangan tertulis, Jumat (2/2/2018).


Zibali menjelaskan, kejadian yang terjadi di Asmat ada speedboat yang karena keterbatasan bahan bakar, di tengah jalan kehabisan (BBM), karena di titik lokasi KLB belum ada lembaga penyalur dan belum memungkinkan untuk kita bangun di sana, bukan karena tidak ada stok BBM.

"Sejak ditemukannya KLB campak dan gizi buruk di Asmat, Pertamina sudah menambahkan stok BBM sebanyak 120 KL/bulan yang dikhususkan untuk peningkatan mobilisasi bantuan bagi korban KLB Campak dan Gizi buruk," katanya.

Sejauh ini, kata Zibali, pihaknya sudah mengangkut 25 KL BBM ke Asmat, sekarang masih ada kendala karena ombak sedang tinggi. Tapi kondisi stok di semua lembaga penyalur tetap tersedia.


"Kita juga sudah memberikan BBM untuk kapal-kapal relawan secara gratis sebanyak 4.000 liter dan sudah diberikan ke posko," kata dia.

Zibali menyebut di Asmat kebutuhan per bulannya 605 ton premium dan 205 ton solar, dan rata-rata ketahanan per hari di setiap lembaga penyalur mencapai 300 ton.

Mengenai apakah ada rencana untuk menambah jumlah titik penyalur di Asmat, Ia mengatakan hal tersebut tergantung pemerintah daerah setempat.

"Pada prinsipnya kita menjalankan apa yang sudah disampaikan pemerintah. Kalau berbicara mengenai titik-titik yang akan didirikan lembaga penyalur, itu sudah tertera dalam SK Dirjen Migas, nah itu untuk wilayah 3T (terpencil, terluar dan tertinggal)," katanya (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed