Follow detikFinance
Selasa, 13 Feb 2018 21:27 WIB

Direksi Pertamina Dirombak, BUMN: Kaitan dengan Holding Migas

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Pool Foto: Pool
Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan perombakan struktur organisasi direksi PT Pertamina merupakan bagian dari rangkaian proses pembentukan holding BUMN migas antara PGN dengan Pertamina.

"Kaitan dengan holding (migas) ini semua terkait karena kita akan melihat sebagaimana, Pertamina ke depan bertujuan ke mana, (sub holding) gas, hulu, hilir, itu Pertamina ke sana. Ini step by step kita," kata Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Hary Sampurno di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Untuk peraturan pemerintah (PP) Holing Migas sendiri, Fajar mengaku sampai saat ini telah sampai ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan masih menunggu persetujuan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Adapun, tenggat waktu pembentukan Holding adalah 20 hari usai rapat umum pemegang saham (RUPS) PT PGN Tbk yang telah dilaksanakan pada Januari 2018 lalu.

"Nanti pak presiden teken aku bilangin. Mudah-mudahan cepat. Kan sudah seminggu nih, yang lainkan lebih jauh dari seminggu. Namanya aja PP bisa berbulan-bulan. Tapi ini kita dorong cepet. Karena kita ada batas waktu 3 bulan. Totalnya 60 hari," ujar dia.

Sambil menunggu beleid disahkan oleh Presiden Jokowi, Kementerian BUMN terus melakukan tahapan-tahapan pembenahan baik di Pertamina maupun di PGN. Salah satunya mengenai skema penyatuan PGN dengan Pertagas yang merupakan anak usaha Pertamina.

"Itu kan kita kalau melakukan penyatuan itu ada yang mulai dari legalnya, akutansinya, pajaknya kan harus semua dilihat, (valuasi) untuk Pertagas sedang jalan. Makanya saya bilang opsi. Ada opsi 1,2,3. Salah satunya akuisisi," ujar dia.

Dia menyebutkan penyelesaian penyatuan Pertagas ke PGN sampai Meret 2018, sedangkan PGN dengan Pertamina menunggu PP terbit.

"Nah kita kan punya waktu sampe Maret untuk Pertagas. Tapi untuk PGN ke Pertamina begitu PP-nya keluar kemudian ke menteri keuangan, menteri keuangan bikin keputusan menteri keuangan valuasi selesai," tutup dia.

Melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 39/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas Anggota Direksi Pertamina. Memutuskan untuk mencabut atau menghilangkan posisi direktorat gas dan menambah direktorat pemasaran korporat dan direktorat logistik, supply chain, dan infrastruktur. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed