Follow detikFinance
Rabu, 07 Mar 2018 21:40 WIB

Pemerintah Mau Caplok 51% Saham Freeport, Begini Caranya

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Foto: Wahyu Daniel Foto: Wahyu Daniel
Jakarta - Pemerintah menargetkan proses divestasi saham PT Freeport Indonesia bisa selesai April 2018. Saat ini, pemerintah melalui PT Inalum (Persero) sudah memiliki 9,36% saham Freeport Indonesia, sedangkan sisanya diharapkan bisa selesai bulan depan.

Pemerintah, Inalum, dan Freeport Indonesia saat ini masih negosiasi terkait divestasi saham hingga 51%. Divestasi saham Freeport Indonesia dilakukan dengan cara mengakuisisi 9,36% saham milik Indocopper Investama dan 40% participating interest (PI) Rio Tinto.

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan 40% PI Rio Tinto di tambang Grasberg akan dikonversi menjadi saham dan persentasenya tak berubah. Sedangkan, persentase saham induk Freeport Indonesia, yakni Freeport-McMoRan akan terdilusi menjadi 49%.


"Bahwa untuk mencapai 51% bisa melalui (PI) dan setuju diconvert. 81% terdilusi nanti jadi 49% karena yang 51% diberikan pemerintah," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Executive Vice President Freeport Indonesia Tony Wenas mengaku mengetahui rencana pemerintah tersebut. Kemungkinan konversi 40% PI menjadi saham pun dimungkinkan dan sedang dibahas antara pemerintah dengan Rio Tinto.

"Sama, one for one, satu banding satu. 40% ya 40% Tapi mungkin detailnya nggak bisa saya kasih ke publik ya, karena masih dibicarakan," tutur Tony ditemui di tempat yang sama.


Tidak menutup kemungkinan juga terjadi penerbitan saham baru atau rights issue untuk menambah porsi saham pemerintah di Freeport Indonesia hingga 51%. Dengan penerbitan saham baru tersebut juga membuat porsi saham Freeport McMoRan sebagai induk Freeport Indonesia terdilusi dari saat ini sekitar 81% menjadi 49%.

"Iya terdilusi akan 51% dan 49%," ujar Tony.

Tony menambahkan, pemerintah pun saat ini tengah melakukan due dilligence dengan Rio Tinto untuk memcaplok 40% PI yang kemudian dikonversi menjadi saham dengan persentase yang sama.

"Pemerintah lagi due dilligence," kata Tony.

(ara/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed