Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 20 Mar 2018 15:52 WIB

Bentuk Holding BUMN Migas, Pemerintah Perlu Perhatikan Hal Ini

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Foto: Ardan Adhi Chandra Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Lembaga Internasional Wood Mackenzie menyoroti pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas yang dibentuk pemerintah. Dalam holding BUMN migas, PT Pertamina (Persero) berperan sebagai induk sedangkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menjadi anggota holding BUMN migas.

Senior Analyst Gas and Power Asia Pasific Wood Mackenzie Edi Saputra menyambut baik pembentukan holding migas. Pasalnya, kedua perusahaan milik negara tersebut bisa meningkatkan bisnisnya dengan penggabungan tersebut.

Edi mengatakan seluruh bisnis migas bisa terintegrasi karena Pertamina menguasai hulu sedangkan PGN menguasai midstream dan downstream alias hilir.


"Cukup positif juga karena PGN dan Pertamina BUMN mewakili negara," tutur Edi di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Selasa (20/3/2018).

Namun, di sisi lain masih ada hal yang perlu diatur lebih lanjut oleh pemerintah, yaitu terkait penggunaan jaringan gas. Edi mengatakan, pemain gas lain masih kesulitan untuk menggunakan pipa gas yang dimiliki PGN karena belum ada aturan yang jelas sehingga berpotensi terjadi monopoli.

"Ada pihak-pihak lain selain Pertamina dan PGN memerlukan akses ke infrastruktur tersebut itu yang perlu diperhatikan karena di pasar gas pada umumnya biasanya diregulasi," tutur Edi.


Edi menilai perlu ada aturan agar pelaku usaha lainnya bisa mendistribusikan gas ke konsumen. Saat ini, baru beberapa pipa distribusi gas saja yang sudah diatur ketentuannya.

"Sudah beberapa pipa tapi kebutuhannya akan lebih tinggi sekarang ada integrated (holding) karena sebelumnya nggak," tutur Edi. (ara/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed