Sabtu, 21 Apr 2018 12:06 WIB
Sering Rombak Direksi Pertamina, Pemerintah Dianggap Arogan
Foto: Danang Sugianto/detikFinance
Jakarta - Elia Massa Manik telah dicopot dari posisinya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Elia baru menjabat posisi itu sekitar 1 tahun.
Pemerintah beralasan mencopot Elia lantaran dianggap tidak cepat dalam menjalankan program BBM satu harga. Alasan lainnya untuk mempercepat pembentukan Holding BUMN Migas, serta insiden tumpahnya minyak di Balikpapan.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara justru berpendapat sebaliknya. Menurutnya pemerintah justru bersikap arogan.
"Memang benar pemerintah punya wewenang memberikan tugas kepada BUMN. Tapi penugasan itu juga tidak bisa berjalan suka-suka. Jangan mentang-mentang berkuasa, lalu penugasan itu dilakukan tanpa boleh mengajukan pertanyaan. Jika pertanyaan saja enggak boleh apalagi pembangkangan," tuturnya dalam sebuah diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).
Marwan menjelaskan, dalam Undang-Undang BUMN Nomer 19 tahun 2003 pasal 66 menyebutkan bahwa penugasan kepada BUMN harus feasible. Jika merugikan maka pemerintah harus memberikan kompensasi berupa subsidi dari APBN.
"Kerugian Pertamina jual subsidi Solar dan Premium Rp 2 triliun. Kita memang bisa bilang oh dia punya bisnis lain. Tapi bicara UU kalau ditugasi dia harus dikasih kompensasi," imbuhnya.
Meskipun, lanjut Marwan dia mengaku menjadi salah satu yang menolak pengangkatan Elia yang sebelumnya memimpin holding BUMN Perkebunan menjadi Dirut Pertamina. Saat itu dia menilai orang dalam lebih kompeten untuk memimpin Pertamina.
"Saya menilai beliau bukan orang yang tepat. Karena sebelum dia masuk Pertamina selalu masuk dalam Fortune 500. Artinya manajemen Pertamina sudah terbukti. Kenapa pula yang dipilih dari luar. Levelnya juga berbeda, orang yang biasa ngurusi level perusahaan 2 atau 3 di bawah Pertamina," tegasnya.
(ang/ang)
Pemerintah beralasan mencopot Elia lantaran dianggap tidak cepat dalam menjalankan program BBM satu harga. Alasan lainnya untuk mempercepat pembentukan Holding BUMN Migas, serta insiden tumpahnya minyak di Balikpapan.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara justru berpendapat sebaliknya. Menurutnya pemerintah justru bersikap arogan.
"Memang benar pemerintah punya wewenang memberikan tugas kepada BUMN. Tapi penugasan itu juga tidak bisa berjalan suka-suka. Jangan mentang-mentang berkuasa, lalu penugasan itu dilakukan tanpa boleh mengajukan pertanyaan. Jika pertanyaan saja enggak boleh apalagi pembangkangan," tuturnya dalam sebuah diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).
Marwan menjelaskan, dalam Undang-Undang BUMN Nomer 19 tahun 2003 pasal 66 menyebutkan bahwa penugasan kepada BUMN harus feasible. Jika merugikan maka pemerintah harus memberikan kompensasi berupa subsidi dari APBN.
"Kerugian Pertamina jual subsidi Solar dan Premium Rp 2 triliun. Kita memang bisa bilang oh dia punya bisnis lain. Tapi bicara UU kalau ditugasi dia harus dikasih kompensasi," imbuhnya.
Meskipun, lanjut Marwan dia mengaku menjadi salah satu yang menolak pengangkatan Elia yang sebelumnya memimpin holding BUMN Perkebunan menjadi Dirut Pertamina. Saat itu dia menilai orang dalam lebih kompeten untuk memimpin Pertamina.
"Saya menilai beliau bukan orang yang tepat. Karena sebelum dia masuk Pertamina selalu masuk dalam Fortune 500. Artinya manajemen Pertamina sudah terbukti. Kenapa pula yang dipilih dari luar. Levelnya juga berbeda, orang yang biasa ngurusi level perusahaan 2 atau 3 di bawah Pertamina," tegasnya.
Baca juga: Jajaran Direksi Pertamina Dirombak (Lagi) |
