Follow detikFinance
Sabtu, 12 Mei 2018 14:05 WIB

Amien Rais Sindir UU Migas Pro-asing, DPR: Bukan Barang Baru

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais (Uje Hartono/detikcom) Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais (Uje Hartono/detikcom)
Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais melontarkan kritik pedas tentang Undang-Undang Migas (Minyak dan Gas). UU tersebut dianggap pro-asing dan merugikan rakyat lantaran mendahulukan kepentingan bangsa lain dibanding bangsa sendiri.

Namun pernyataan politikus senior PAN ini disanggah. Anggota Komisi VII DPR, yang membidani masalah energi, Kurtubi, menjelaskan kuasa pertambangan di Indonesia diberikan kepada asing dalam UU Migas memang pernah ada, namun telah diubah seiring dengan dilakukannya judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada 2004.

"Di dalam perjalanan implementasinya, ada judicial review, dicabut beberapa pasal. Mulai harga BBM diserahkan ke pasar dicabut oleh MK. Itu waktu presidennya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), lalu pasal kuasa pertambangan diberikan ke asing itu dicabut oleh MK. Jadi apa yang diomongin Amien Rais itu sudah lama dicabut MK sejak periode pertama Presiden SBY dan bukan barang baru," katanya kepada detikFinance, Sabtu (12/5/2018).


Kurtubi mengatakan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 itu memang banyak mendapat kritik saat itu, termasuk olehnya. Pasalnya, dengan pasal kuasa pertambangan yang diberikan kepada asing, saat itu membuat banyak gas dari Indonesia yang dijual ke negara lain dengan harga yang murah.

"Di UU Migas waktu itu banyak gas kita dijual ke China dengan harga murah pula pada waktu itu. Kritikan-kritikan itu gencar waktu itu," katanya.

Untuk itu, menurut Kurtubi, kritik Amien Rais yang menuduh bahwa gas alam di perut bumi Indonesia boleh digunakan bangsa sendiri setelah bangsa lain dicukupi kebutuhannya adalah salah.

"Jadi Amien Rais jangan nembak Jokowi dengan peluru itu, salah alamat. Itu ditujukan ke pemerintahan SBY sama Megawati. Jokowi nggak tahu-menahu itu," katanya.

Pemberian pengelolaan kuasa pertambangan kepada asing sendiri, yang sempat lahir di UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, kata dia, merupakan syarat dari paket bantuan IMF (International Monetary Fund), yang telah menolong Indonesia saat krisis ekonomi pada 1998. Namun, seiring dengan diterapkannya UU tersebut, MK telah menghapus beberapa pasal yang memberikan hak pengelolaan hasil bumi di Indonesia kini dikuasai oleh negara.

(eds/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed