Saat ini pemerintah telah mensubsidi BBM jenis solar sebesar Rp 500/liter. Pihak Kementerian ESDM pun mengusulkan subsidi ditambah sebesar Rp 1.000/liter, maka total subsidi solar nantinya Rp 1.500/liter.
Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua keputusan mengenai wacana tambahan subsidi solar diputuskan dalam laporan kinerja APBN semester I-2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kenaikan alokasi subsidi ini, kata Sri Mulyani, imbas dari pergerakan harga minyak dunia yang sudah melebihi dari batas asumsi dalam APBN 2018.
"Bedanya dengan harga asumsi di APBN sangat besar, dari US$ 48 per barel sekarang bahkan mencapai di atas US$ 80 per barel," ungkap dia.
Tingginya harga minyak secara langsung menjadi beban bagi BUMN dalam hal ini PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Sebab, dua perusahaan pelat merah ini sangat bergantung dengan minyak. Minyak yang digunakan pun berasal dari impor sehingga biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari biasanya.
"Maka kami akan lihat struktur biaya mereka yang mengalami tekanan karena impor minyak sudah dengan harga tinggi. Sementara harga yang disubsidi tidak mengalami perubahan. Kami sedang menghitung neraca keuangannya PLN dan Pertamina, kebutuhan untuk menjaga agar BUMN ini tetap memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik," jelas dia.
Meski demikian, berapa besaran yang akan ditetapkan pemerintah mengenai angka subsidi solar akan diputuskan pada saat menyampaikan kinerja APBN pada semester I-2018.
"Mengenai revisi (subsidi) nanti kami akan laporkan di laporan semester pertama, akan kami bahas dengan dewan," tutup dia.
(ang/ang)