Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menjelaskan sistem ini nantinya berfungsi untuk mencatat penyaluran BBM bersubsidi dan penugasan seperti Solar dan Premium dengan detail. Data dari pencatatan tersebut akan terhubung langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian ESDM, dan BPH Migas.
"IT nozzle, kan ada kesepakatan Kemenkeu, ESDM dan BUMN bagaimana disetiap nozzle SPBU pertamina agar dipasang IT jadi semua bisa ter-connect di BPH Migas, Kemenkeu, untuk BBM subsidi. Pertamina juga menyanggupi terapkan IT nozzle ini," kata Fanshurullah di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (16/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menambahkan, pemasangan sistem alat pencatat penyaluran BBM ini bertujuan untuk menghitung dengan rinci jumlah subsidi BBM yang dikeluarkan. Dengan begitu, pemerintah juga dapat melihat secara jelas apakah BBM bersubsidi ini disalurkan dengan tepat.
"Pembangunan IT di nozzle diperlukan, tugas Pertamina sebagai operator menyalurkan BBM di masyarakat diseluruh Indonesia. Kami juga dimudahkan verifikasi data untuk subsidi," kata Nicke.
"(Sebab) Selama ini untuk cek volume itu random check dari BPH, misal dari 7.000 SPBU tidak bisa semua, paling 200-400 SPBU saja. Oleh karena itu akurasi dari volume yang disalurkan jadi kurang akurat, dengan IT tiap nozzle akan lebih akurat dan bisa real time. Ini untuk nozzle yang untuk subsidi agar tepat sasaran. Deteksi langsung dengan IT, untuk Solar dan Premium saja," sambungnya.
Lebih lanjut Nicke mengatakan pemasangan sistem IT ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini. Sementara untuk masalah pendanaan, Pertamina juga nasih melakukan perhitungan untuk pengadaan serta pemasangan sistem tersebut.
"Tahun ini harap sudah ada akan pilih wilayah yang bisa cepat. Mapping SPBU, masih sistem beda-beda. Mana yang paling siap kita jalankan dulu. Harap 2018 sudah ada wilayah yang terapkan. Untuk investasi sedang dihitung, bisa sinergi BUMN, working group sedang kerjakan skema bisnisnya seperti apa," tuturnya. (fdl/ara)