Kemenkeu Pastikan Subsidi Energi Tahun Ini Lebih Rendah, Kok Bisa?

Jakarta - Hingga Mei 2018 Kementerian Keuangan RI mencatat pembayaran subsidi tercatat Rp 49 triliun. Jumlah ini meningkat 51,7% dibandingkan realisasi Mei tahun sebelumnya Rp 32,3 triliun. Kemudian bulan sebelumnya subsidi energi naik sebanyak Rp 10 triliun menjadi Rp 39 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan membengkaknya pembayaran ini karena pemerintah harus melunasi utang untuk subsidi energi kepada Pertamina dan PLN tahun 2016 lalu. Menurut Askolani, pemerintah sudah melunasi utang subsidi tersebut pada Mei.

Askolani menjelaskan, periode Juni hingga akhir tahun ini pemerintah sudah tak menanggung beban utang subsidi energi tahun 2016.

"Untuk tahun 2016 sudah final, 2017 kami belum tahu plus minusnya. Masih proses finalisasi dan selesai," kata Askolani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Baca juga: Pertamina akan Bedakan Warna Tabung Elpiji 3 Kg Non Subsidi

Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah masih berutang sebesar Rp 10 triliun untuk BBM dan elpiji. Sementara untuk listrik sebesar Rp 2 triliun. Askolani menjelaskan sesuai masukan dari badan pemeriksa keuangan (BPK) pemerintah akan melunasi utang tersebut pada 2019.

Kemudian, pola subsidi tahun ini akan berjalan normal. Untuk Pertamina, memiliki pola penagihan satu bulan setelah mendistribusikan solar dan elpiji bersubsidi. Kemudian untuk listrik ada jeda waktu sekitar dua bulan. "BBM dan elpiji lebih cepat karena sistemnya online," imbuh dia.

Askolani sebelumnya juga mengatakan, utang subsidi BBM yang telah dibayarkan kepada Pertamina per Mei 2018 sebesar Rp 6,5 triliun dan utang subsidi LPG sebesar Rp 5,8 triliun. Adapun, utang subsidi listrik yang dibayarkan kepada PLN sebesar Rp 5,3 triliun. "Kalau di-exclude-kan, pola subsidi tidak jauh berbeda," tambahnya. (dna/dna)