Follow detikFinance
Senin, 09 Jul 2018 14:40 WIB

Komisi VII Rapat Tertutup dengan ESDM, Pertamina, PLN, Bahas Apa?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Foto: Trio Hamdani-detikFinance Foto: Trio Hamdani-detikFinance
Jakarta - Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero). Adapun agenda RDP ini ialah penjelasan pembangunan Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG Bojonegara, Banten.

Rapat ini rencananya digelar pada pukul 13.00 WIB. Namun, rapat baru dimulai dipukul pada pukul 14.00 WIB. Kemudian, rapat ini digelar secara tertutup. Sehingga, awak media tidak diperkenankan meliput kegiatan ini.

"Mohon media karena rapat tertutup harap dimaklumi," kata Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron saat akan memulai rapat, di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (9/7/2018).


Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto mewakili Kementerian ESDM dalam rapat ini. Sementara, dari Pertamina hadir Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan dari PLN hadir Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Proyek Terminal dan Regasifikasi LNG Bojonegara Banten sempat ramai diperbincangkan publik beberapa waktu lalu. Sebab, proyek ini berkaitan dengan bocornya rekaman antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Dalam rekaman yang bocor ke publik itu, disebut-sebut kedua belah pihak membicarakan bagi-bagi 'fee'.

Sementara, perusahaan yang menangani proyek ini ialah PT Bumi Sarana Migas (BSM) yang merupakan anak usaha dari Kalla Group bersama dua perusahaan Jepang sejak 2013, mengajak Pertamina dan PLN untuk bekerja sama membangunnya.

CEO Kalla Group, Solihin Kalla menjelaskan pihaknya menginisiasi Pertamina untuk proyek infrastruktur ini sejak 2013.

"Kerja sama ini murni business to business untuk mengantisipasi defisit gas di Jawa bagian Barat. Dalam skema kerja sama ini BSM menyerahkan sepenuhnya off taker LNG kepada Pertamina, namun dalam perjalanannya PLN juga dilibatkan," kata Solihin dalam siaran pers, dikutip Selasa, (1/5/2018).

Dia menyebut, BSM sudah menawarkan kepemilikan saham kepada Pertamina dan PLN sebesar 15% dalam proyek pembangunan infrastruktur tersebut.


Pembahasan kepemilikan saham tersebut dilakukan sekitar akhir 2016, namun hingga saat ini belum diketahui perkembangan soal penawaran kepemilikan saham kepada kedua BUMN tersebut. BSM saat ini memiliki saham 50%, Tokyo Gas dan Mitsui 35%, sisanya 15% ditawarkan kepada Pertamina dan PLN di Proyek. Bahkan mereka membuka kesempatan peningkatan kepemilikan saham BUMN hingga 25%.

"Jadi ini bukan soal bagi-bagi fee seperti yang diberitakan di banyak media," ujarnya.

Dia menegaskan walaupun Pertamina dan PLN tidak memiliki controlling share di proyek kerjasama tersebut, namun kondisi pasar gas di Indonesia, untuk pipa distribusi gas didominasi kepemilikannya oleh Pertamina dan PGN. Sementara konsumsi terbesar atas gas adalah PLN, maka praktis BUMN sebagai off taker dari Terminal Bojonegara telah mempunyai kontrol atas keberadaan proyek tersebut. (ara/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed