Follow detikFinance
Rabu, 18 Jul 2018 11:10 WIB

Ini Hasil Perundingan Indonesia-Uni Eropa soal Energi di CEPA

mustiana lestari - detikFinance
Foto: Kementerian ESDM Foto: Kementerian ESDM
Jakarta - Perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa yang berlangsung 9-13 Juli membahas hal.

Salah satunya Energy and Raw Material (ERM). Pembahasan ini diwakili oleh Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SAM ESDM) Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur Prahoro Yulijanto Nurtjahyo dan SAM ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudo Dwinanda Priaadi.

"Terkait raw material, semangat kita meningkatkan nilai tambah, itu amanat undang-undang. Terkait export duty mineral, lingkup pembahasannya lintas Kementerian, seperti ESDM, Perdagangan, Perindustrian dan Keuangan," kata Yudo dalam keterangan tertulis, Rabu (18/7/2018).


Pertama, secara umum Uni Eropa ingin mengamankan akses terhadap energi dan mineral dari Indonesia, termasuk penerapan bea-keluar mineral. Pembahasan ini masih berlanjut, seiring dengan posisi Indonesia yang mengedepankan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya energi dan mineral.

Kedua, terkait pelaksanaan kegiatan usaha bidang energi. Uni Eropa meminta beberapa hal karena awalnya mereka menyangka proses berusaha di Indonesia kurang memiliki kepastian, termasuk pengusahaan energi di wilayah kehutanan.

"Kita sudah berubah, sudah fast decision making. Dibuktikan setidaknya 2 tahun terakhir, 186 perizinan kita potong. Sebagai contoh di hulu migas, proses yang selama ini take years, sekarang kita selesaikan hanya hitungan bulan. Kita cukup kompetitif dibanding negara lain, bisnis proses kita terus dipangkas. Pesan ini ini yang kita sampaikan," tambah Prahoro.


Uni Eropa juga sempat meminta blok migas yang belum laku saat lelang untuk dapat diberikan langsung kepada mereka. Namun, hal tersebut belum bisa dilakukan karena aturan yang ada sekarang adalah mendorong perusahaan untuk kompetitif dalam melakukan usaha.

"Silakan ikuti lelang, jika kompetitif dan jika bisa provide proposal yang paling bagus, tentu dapat diberikan (hak pengelolaannya). Pemerintah terus meningkatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha," ujar Prahoro.

Di hadapan delegasi Eropa, Prahoro juga menjelaskan mengenai peluang investasi pembangkit listrik yang sangat terbuka dan kepastian penyaluran listriknya melalui transmisi yang dikelola oleh PLN.

Dia menegaskan bahwa dengan menunjukkan kebijakan dan regulasi, termasuk perubahan dan kemudahan yang dilakukan, akan memperlihatkan posisi Indonesia dalam perundingan ERM tersebut.

"Itu sangat bermanfaat bagi Uni Eropa, sehingga akhirnya mereka menjadi tahu, dan dapat menyampaikan kembali penyempurnaan draft proposal ERM tersebut," tegasnya.

Ketiga, kedua belah pihak juga sepakat mendorong penerapan standar internasional dalam kegiatan usaha energi dan mineral, terutama terkait safety.

Selanjutnya, juga disepakati berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi energi dan raw material, terutama terkait energi terbarukan dan efisiensi energi. Perundingan mengenai ERM tersebut ditargetkan selesai pada September 2018.

Sementara terkait isu palm oil, Iman Pambagyo menyampaikan bahwa perundingan Indonesia-EU lebih besar dari isu palm oil saja karena menyangkut komoditi perdagangan barang, jasa, investasi dan kerja sama lainnya. Meskipun dalam perdagangan, porsi palm oil memang besar, tetapi kita juga mau membesarkan komoditi yang lain.

"Kita terus jalani perundingan ini, tapi kita tetap suarakan concern kita mengenai palm oil, karena buat kita ada diskrimatif treatment di situ," pungkas Iman.

Perundingan yang dilakukan di Brussels pada tanggal 9-13 Juli 2018 bukan hanya mencakup perdagangan barang, namun juga jasa, serta investasi dan kerja sama lainnya.

"Kalau Indonesia mau maju, perlu bermitra dengan negara-negara maju. Mungkin perundingan kita dengan Uni Eropa ini akan melahirkan perjanjian perdagangan paling modern yang pernah kita lakukan, karena juga mencakup beberapa isu yang selama ini belum pernah kita negosiasikan (secara khusus)," ungkap Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan. (mul/mpr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed