Follow detikFinance
Jumat, 20 Jul 2018 22:20 WIB

Bank BUMN Tak Biayai Inalum Ambil Freeport, Pengamat: Punya Fokus Lain

Moch Prima Fauzi - detikFinance
Pabrik Peleburan Inalum/Foto: Dok. Inalum Pabrik Peleburan Inalum/Foto: Dok. Inalum
Jakarta - Akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT Inalum yang dimiliki pemerintah menyisakan fakta baru. Sebelumnya diketahui untuk mengakuisi 51% saham PTFI pemerintah akan mendapatkan pinjaman dana dari sejumlah bank BUMN. Namun, belakang diketahui bahwa pinjaman diberikan oleh bank asing.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, menilai hal itu karena bank telah memiliki fokus masing-masing. Selain itu dana yang diberikan pun cukup besar sehingga dikhawatirkan bakal melampaui batas maksimal pemberian kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

"Saya melihatnya bahwa ini investasi yang jumlahnya besar dan Bank BUMN kita sudah punya fokus sendiri-sendiri. Misalnya BRI lebih fokus ke mikro, Bank Mandiri dan BNI 46 juga sudah punya segmen sendiri-sendiri. Di perbankan kita juga ada yang namanya BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) mapun OJK, dan semua itu ada aturannya. Sementara divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia (FI) ini kan kebutuhan dananya besar sekali. Dikhawatirkan jika bank BUMN ikut terlibat juga akan terlampaui juga batasan BMPK-nya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/7/2018).


Tonton juga video: 'Cara Pemerintah Manfaatkan Perang Dagang AS-China'

[Gambas:Video 20detik]


Selain itu dia mengatakan dengan adanya nilai tukar rupiah yang melemah mencapai Rp 14.500 per dolar AS, dan jika dana tersebut harus berasal dari dalam negeri dalam bentuk valuta asing, (dolar AS) maka hal ini dianggap tak strategis. Menurutnya, berbeda jika dana datang dari bank asing yang masuk ke Indonesia. Hal itu malah akan memperkuat nilai rupiah.

Sementara soal besaran nilai akuisisi, dia menilai bahwa dalam beberapa tahun ke depan pemerintah pun akan mendapatkan revenue dari operasional PT Freeport Indonesia. Cadangan emas di Papua sendiri dikatakan masih cukup besar sehingga dianggap menguntungkan.

"Pembiayaan itu pasti sudah dihitung ini akan dikembalikan berapa? Lalu tiap tahun dapat berapa, dan hitung-hitungannya itu masih nett. Dalam artian hitung-hitungannya masih surplus. Jadi misalkan yang harus dibayar katakanlah satu, nanti dapatnya itu masih satu setengah. Saya kira sudah dikalkulasi dengan cermat, lagipula Budi Sadikin itu mantan Dirut Bank Mandiri dan hitung-hitungan bisnisnya sudah cukup matang," ungkapnya.


"Pihak asing berani memberi pinjaman sebesar itu saya kira valuasi dan hitung-hitungan mereka juga tidak ngawur. Itu satu point yang perlu kita pegang. Mereka berani memberi pinjaman karena tahu cadangan emas di Papua itu masih cukup besar. Bahkan sampai 23 tahun ke depan. Itu kalkulasi dari lembaga independen Inalum, atau Pemerintah RI masih akan mendapatkan US$ 60-90. Jadi kalau hutangnya cuma US$ 3,5 miliar AS misalnya, dibandingkan potensi hitungan yang akan didapat sekitar 90 miliar dolar AS, makanya kita berani," pungkasnya.


Bank BUMN Tak Biayai Inalum Ambil Freeport, Pengamat: Punya Fokus Lain
(ega/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed