Pemerintah Mau Cabut Kewajiban Batu Bara Khusus Dalam Negeri

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pemerintah akan mencabut aturan soal kewajiban memasok batu bara dalam negeri (domestic market obligation/DMO) pada rapat terbatas (ratas) Selasa pekan depan.

Kewajiban DMO mengatur tiap-tiap perusahaan untuk mengalokasikan 25% produksinya untuk dalam negeri dan dijual dengan harga tertentu.

Hal itu diungkapkannya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri LHK Siti Nurbaya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, dan Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir.

"Tadi membahas, jadi batu bara akan dirataskan hari Selasa. Intinya kita mau cabut DMO itu seluruhnya, jadi nanti akan diberikan US$ 2-3 per ton untuk seperti sawit. Jadi ada serap dana untuk cadangan energi untuk mensubsidi PLN," kata Luhut di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).

Baca juga: Harga Batu Bara Acuan US$ 104,65 per Ton di Juli

Menurut Luhut, kebijakan DMO batu bara pun akan digantikan dengan skema yang diterapkan oleh BLU BPDP Sawit. Setiap pengekspor batu bara dikenakan iuran.

"Ya seperti kelapa sawit formatnya, nanti berapa dolar diberikan kepada institusi di Kemenkeu untuk PLN nanti sedang dihitung oleh Kementerian ESDM besaran harga dari batu bara," jelas dia.

Lebih lanjut Luhut menjelaskan, jika skema tersebut sudah berjalan maka nantinya akan ada dana cadangan batu bara yang bisa menjadi subsidi untuk PT PLN (Persero) di saat tidak mampu membeli dengan harga yang ditetapkan.

Selain itu, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) nasional pun akan terdampak positif dengan kebijakan yang akan diputuskan dalam ratas Selasa pekan depan.

Baca juga: Harga Batu Bara Naik Jadi US$ 96,61/Ton di Juni 2018

Menurut Luhut, dengan total produksi batu bara tahun ini yang mencapai 485 juta ton akan dapat devisa lebih sekitar US$ 5 miliar.

"Jadi itu berdampak baik terhadap current account deficit kita, jadi nanti kalau diperbaiki biodiesel juga digunakan PSO dan non PSO kita juga akan dapat US$ 15 miliar, jadi CAD tidak defisit dan rupiah stabil," ungkap dia.

Adapun, alasan pemerintah memutuskan untuk mencabut DMO batubara karena hasil evaluasi pemerintah. Ini juga bukan permintaan pengusaha yang baru-baru ini diminta oleh Presiden Jokowi untuk membawa devisa hasil ekspor 100% ke tanah air dan dicairkan dalam rupiah.

"Pemerintah juga melihat, kita evaluasi saja, kita juga dengarkan masukan dari market, kita lihat ini yang terbaik," papar dia. (ara/ara)