Proyek 15.200 MW Ditunda, Pengusaha Listrik Temui Arcandra

Jakarta - Pemerintah menunda proyek ketenagalistrikan 15.200 megawatt (MW) dari total 35.000 MW. Karena hal itu, pengusaha listrik temui pemerintah.

Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) sore ini bertemu dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. Pertemuan berlangsung sejak pukul 16.00 WIB.

Hadir dalam pertemuan ini Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang dan jajaran APLSI lainnya. Pertemuan tersebut di antaranya membahas soal penundaan proyek pembangkit listrik.

"Intinya kami ingin mengadakan interaksi yang lebih intens kalau bisa ke depannya karena ini industri yang jadi backbone Indonesia," kata Arthur di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).

Baca juga: Ini Cara Teranyar BI 'Obati' Rupiah dari Amukan Dolar AS

Ia menambahkan, pembicaraan soal penundaan proyek 15.200 MW tidak spesifik dibicarakan. Pertemuan kali ini dengan Arcandra utamanya memperkenalkan anggota APLSI.

"Jadi kami sebetulnya lebih kepada perkenalan anggota tapi kami juga memberi masukan industri ini harus jalan lah ya dari pemerintah dari sisi BUMN dan juga dari sisi swasta," ujar Arthur.

Mengenai langkah pemerintah menunda proyek ketenagalistrikan tersebut, Arthur mengatakan, bahwa belum ada peraturan tertulis. Ia menilai proyek ketenagalistrikan yang sudah dikontrak bisa dilanjutkan.

Baca juga: Alasan Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM Meski Dolar AS 'Ngamuk'

"Kami juga masih melihat sebagai sesuatu yang gini selama proyek anda sudah kontrak saya rasa itu masih bisa dilanjutkan," tutur Arthur.

Mengenai jenis pembangkit listrik yang termasuk ke dalam 15.200 MW, APLSI juga tidak memberikan penjelasan yang pasti.

Selain membicarakan soal penundaan proyek ketenagalistrikan, APLSI juga membicarakan soal survei elektrifikasi di Indonesia. APLSI menggandeng PwC Indonesia dan kemudian juga diserahkan ke Kementerian ESDM.

"Jadi setiap tahun kami melakukan survei kepada semua anggota stakeholder di industri dan rangkumannya kami berikan kepada ESDM sebagai salah satu policy maker," tutur Arthur.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menunda proyek pembangkit listrik sebesar 15.200 MW dari total 35.000 MW. Penundaan ini dilakukan untuk menahan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). (ara/zlf)