Jonan: Rupiah Melemah, Cost Recovery Harus Dikendalikan Ketat

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta kontrak bagi hasil minyak dan gas (Production Sharing Contract/PSC) dengan skema cost recovery dikendalikan ketat di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Langkah ini perlu dilakukan karena pembayaran cost recovery menggunakan dolar AS.

Dalam RAPBN 2019, Kementerian ESDM mengusulkan cost recovery dengan nilai US$ 10 miliar hingga US$ 11 miliar.

Baca juga: Dolar AS 'Ngamuk', Jonan Usul Subsidi Listrik Naik Jadi Rp 57 T

"Untuk target cost recovery yang disesuaikan target lifting, pemerintah usulkan US$ 10 miliar-US$ 11 miliar. Kalau kami lebih suka cost recovery sama dengan UU APBN 2018, karena saya kira dengan sedikit pelemahan rupiah, cost recovery harus dikendalikan sangat ketat," kata Jonan di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Selain itu, di tengah kondisi seperti saat ini, Jonan meminta kontrak-kontrak migas tersebut lebih banyak menggunakan bahan baku dalam negeri. Hal itu dilakukan demi mengurangi beban impor.

Baca juga: Proyek 15.200 MW Ditunda, Jonan Jelaskan Nasib Listrik Panas Bumi

"Sesuai dengan kebijakan bersama bahwa penggunaan komponen dalam negeri harus lebih banyak sehingga beban impor berkurang," terang Jonan.

Jonan menambahkan kontrak yang sebelumnya menggunakan skema cost recovery pun sudah mulai beralih ke gross split.

"Cost recovery sudah mulai menggunakan gross split tapi volumenya tidak banyak karena gross split baru mulai untuk 2018, ada 12 wilayah kerja yang gunakan gross split, yang besar setelah tahun 2020," tambahnya. (hns/hns)