Follow detikFinance
Senin, 10 Sep 2018 21:03 WIB

DPR Rapat dengan Kementerian ESDM dan KLHK 4 Jam, Ini Hasilnya

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Foto: Achmad Dwi Afriyadi Foto: Achmad Dwi Afriyadi
Jakarta - Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait penambangan ilegal (ilegal mining) menghasilkan sejumlah kesimpulan.

Rapat ini digelar dari pukul 14.30 hingga pukul 18.30 WIB.

Hasil kesimpulan rapat dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VII Tamsil Linrung dan sekaligus menutup rapat.



Pertama, Komisi VII mendorong Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK melakukan koordinasi dalam melakukan pembinaan dan/atau penindakan hukum yang tegas dan efektif terhadap seluruh kegiatan pertambangan ilegal.

Kedua, Komisi VII meminta Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK melakukan pemulihan kerusakan tanah atau lahan bekas tambang ilegal yang diarahkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

Ketiga, Komisi VII mendesak Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Kementerian LHK dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk melakukan tindakan hukum yang tegas kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat operasional PTFI.

Keempat, Komisi VII mendesak Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian LHK untuk melakukan percepatan penggunaan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri dan melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak bahaya merkuri.

Kelima, Komisi VII akan mengagendakan RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan menghadirkan perusahaan-perusahaan yang belum menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.



Keenam, Komisi VII sepakat untuk membentuk Panja tentang penambangan ilegal dan pencemaran kerusakan lingkungan.

Terakhir, Komisi VII sepakat dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, B3 serta Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan anggota Komisi VII paling lambat 18 September 2018. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed