Follow detikFinance
Kamis, 18 Okt 2018 11:40 WIB

Temuan BPK soal Kerugian Lingkungan Rp 185 T Masih Perlu Didalami

Moch Prima Fauzi - detikFinance
DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Akuisisi Freeport dengan ESDM/ Foto: Lamhot Aritonang DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Akuisisi Freeport dengan ESDM/ Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Eksekutif PTFI Tony Wenas kemarin menyinggung potensi kerusakan lingkungan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar Rp 185 triliun.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yang salah satunya mendesak pemerintah melalui Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Direktur Utama Inalum agar dalam proses divestasi saham Freeport Indonesia memperhitungkan kewajiban lingkungan akibat perubahan ekosistem sebesar US$ 13.592.299.294 atau sekitar Rp 185,018 triliun.

Selain itu, penggunaan kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasional seluas minimal 4.535,93 Ha tanpa lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Freeport Indonesia sesuai temuan BPK agar dapat diselesaikan sebelum transaksi divestasi saham Freeport Indonesia.


Meski demikian dalam dokumen BPK yang diterima detikFinance, Kamis (18/10/2018) menyebutkan kalau nilai yang disebut sebagai jasa ekosistem tersebut masih perlu pendalaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Hasil perhitungan jasa ekosistem oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) yang hilang akibat tailing PTFI berdasarkan analisis perubahan tutupan lahan tahun 1988-1990 dan 2015- 2016 oleh LAPAN menunjukkan nilai jasa ekosistem sebesar Rp 185,018 triliun," bunyi dokumen BPK.

"Perhitungan ini masih perlu didiskusikan lagi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup apakah sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu perhitungan ini yang telah memperhitungkan pengaruhnya ke lokasi laut dengan perhitungan jasa ekosistem Rp 166,09 triliun pun masih perlu didiskusikan kewajarannya," demikian bunyi dalam dokumen tersebut.

Sebelumnya di DPR, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan mempertanyakan apakah Inalum telah mempertimbangkan jasa ekosistem tersebut telah menjadi pertimbangan dalam divestasi Freeport Indonesia. Ia juga mempertanyakan pihak yang harus bertanggung jawab.


"Perjanjian-perjanjian yang ada itu, kan lazimnya mau akuisisi ada due diligence. Apakah faktor lingkungan sudah jadi pertimbangan belum. Kedua, kalau iya, itu dipertimbangkan itu jadi beban siapa," kata dia di Komisi VII DPR RI Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Divestasi saham Freeport Indonesia oleh Inalum ditargetkan rampung pada Desember 2018. Saat ini Inalum tengah melakukan finalisasi pendanaan untuk akuisisi Freeport Indonesia. Dana akuisisi ditargetkan tersedia pada November dan eksekusinya dilakukan Desember 2018. (ega/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed