Jumat, 26 Okt 2018 19:31 WIB
Jonan Kaji Revisi Aturan Energi Baru Terbarukan
Foto: Michael Agustinus
Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang merevisi aturan mengenai pemanfaatan sumber energi baru terbarukan/EBT untuk tenaga listrik. Beleid yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 tahun 2017 itu dikeluhkan pelaku usaha.
"Akan direvisi pasti sih nggak, nunggu dulu kajian. Nanti lapor ke Pak Menteri. 'Pak, ini perlu revisi atau enggak'," kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rida Maulana saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/10/2018).
Rida menjelaskan, Menteri ESDM Ignasius Jonan membuka peluang untuk merevisi aturan tersebut menyusul adanya usul dari berbagai pihak termasuk dunia usaha hingga pengamat.
"Semua masukan kalau segera dibukain pintu akan lebih membuat kondisi lebih baik untuk investasi, kenapa nggak?" ujar Rida.
Aturan itu sendiri dinilai menghambat investasi karena ada skema penyerahan aset ketika kontrak berakhir (build, own, operate, and transfer/BOOT).
Klausul tersebut bisa merugikan produsen listrik swasta karena aset tersebut tidak menjadi miliknya. Padahal, tanah untuk membangun pembangkit berasal dari perusahaan, tarif tidak ada subsidi, harus bayar pajak hingga pinjamN ke bank.
Dengan tidak memiliki aset itu, pengembang juga kesulitan mencari pinjaman. Ini karena tidak ada jaminan yang bisa diberikan. Aset yang dimiliki atau dibangun sebelumnya terhitung menjadi aset PT PLN.
(ara/eds)
"Akan direvisi pasti sih nggak, nunggu dulu kajian. Nanti lapor ke Pak Menteri. 'Pak, ini perlu revisi atau enggak'," kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rida Maulana saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/10/2018).
Rida menjelaskan, Menteri ESDM Ignasius Jonan membuka peluang untuk merevisi aturan tersebut menyusul adanya usul dari berbagai pihak termasuk dunia usaha hingga pengamat.
Aturan itu sendiri dinilai menghambat investasi karena ada skema penyerahan aset ketika kontrak berakhir (build, own, operate, and transfer/BOOT).
Klausul tersebut bisa merugikan produsen listrik swasta karena aset tersebut tidak menjadi miliknya. Padahal, tanah untuk membangun pembangkit berasal dari perusahaan, tarif tidak ada subsidi, harus bayar pajak hingga pinjamN ke bank.
Dengan tidak memiliki aset itu, pengembang juga kesulitan mencari pinjaman. Ini karena tidak ada jaminan yang bisa diberikan. Aset yang dimiliki atau dibangun sebelumnya terhitung menjadi aset PT PLN.
