Follow detikFinance Follow Linkedin
Minggu, 25 Nov 2018 21:02 WIB

Infrastruktur Minim, Industri di Jatim Terancam Sulit Dapat Gas

Danang Sugianto - detikFinance
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Pemerintahan Jokowi-JK dipandang sangat minim upaya dalam membangun infrastruktur migas. Para pelaku industri terancam sulit mendapatkan pasokan gas.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan salah satu teriakan dari pelaku industri tentang pasokan gas paling baru datang dari Jawa Timur. Mereka meminta pasokan gas dari PGN namun ditolak dengan alasan keterbatasan pasokan.

"Khususnya yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo akibat kondisi kekurangan pasokan gas bumi dari beberapa blok migas PHE West Madura Offshore , Keangean Energy Indonesia , Husky CNOOC Madura dan lainnya, yang sudah berproduksi sekitar 597.42 MMSCFD dan blok migas tertunda produksinya seperti lapangan Jambaran Tiung Biru 171 MMSCFD karena persoalan lisensi tehnologi yang berubah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (25/11/2018).


Padahal kata Yusri, Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan harga gas untuk industri yang terjangkau, yakni sekitar US$ 6 per MMBTU. Menurutnya janji itu akan sulit terlaksana.

"Penetapan Gas Bumi ternyata hanya ansor alias angin sorga. Padahal kebijakan harga tersebut masuk juga dalam paket ke 3 kebijakan ekonomi nasional. Meskipun Perpres telah dilahirkan dengan aturan Permen ESDM ternyata tak mampu direalisasikan. Kecuali hanya dinikmati oleh segelintir kecil industri pupuk BUMN dan termasuk hanya 1 industri pupuk swasta yaitu PT Kaltim Parna Industri (Parna Group)," tambahnya.

Sementara itu, tambah Yusri, masih ada 77 industri lainnya dan termasuk PT PLN yang sudah lama berteriak minta perhatian pemerintah terhadap harga gas dan pasokannya. Namun hal itu belum terjawab.

Di sisi lain, menurutnya Kementerian ESDM justru sangat agresif menaikkan harga jual gas di hulu. Contohnya jual gas Conoco Philips Grisik kepada PT PGN pada Juli 2017 yang semula harganya US$ 2,6 per MMBTU kemudian dinaikan menjadi US$ 3,5 perMMBTU.

"Di sisi lain PGN dilarang menaikkan harga jualnya kepada PLN dan Industri lainnya di Batam, ironis memang," ujarnya.


Menurutnya sulitnya pelaku industri di Jawa Timur mendapatkan pasokan gas bukan salah PGN. Sebab PGN hanya melayani kebutuhan konsumen berdasarkan kemampuan pasokan gas dari blok migas dari daerah sekitarnya yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.

"Karena bagi kalangan industri untuk membeli gas dari trader yang menjual dalam bentuk CNG (compressed natural gas), harus merogoh tambahan kocek lebih mahal 30% dari harga yang dijual PGN. Sehingga bisa mencapai harga US$ 13 per MMBTU," ucapnya.

"Oleh karena itu sudah pasti industri tidak akan bisa efisien menghasilkan produknya. Sehingga harga produknya pasti kalah bersaing dengan harga produk impor," tambah Yusri.


Tonton juga 'Pemerintah Goda Investor Biayai Proyek Infrastruktur Indonesia':

[Gambas:Video 20detik]

Infrastruktur Minim, Industri di Jatim Terancam Sulit Dapat Gas
(das/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed