Soal Hambatan Bangun Kilang: Biayanya Mahal dan Untungnya Kecil

Selfie Miftahul Jannah - detikFinance
Rabu, 28 Nov 2018 20:08 WIB
Foto: Selfie Miftahul Jannah
Jakarta - Butuh biaya yang besar untuk membangun sistem kilang minyak. Namun, di balik modal yang besar keuntungan dari hasil pengolahan dan pertambangan minyak melalui kilang tidak seberapa.

Pengamat Energi Komaidi Notonegoro menjelaskan selain membutuhkan biaya yang mahal pembangunan kilang juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun, pembangunan kilang kurang diminati lantaran untungnya kecil.

"Selama ini kan pembangunan kilang ini kan butuh modal yang besar. Terus marginnya juga tidak terlalu sebesar di hulu jadi rata-rata para pelaku migas itu lebih baik investasi di hulu dibandingkan bangun kilang," jelas dia kepada detikFinance, Rabu (28/11/2018).

Ia menjelaskan, alasan mengapa kilang yang saat ini dibangun masih menggunakan anggaran dari BUMN yaitu karena butuh pendanaan besar untuk membangun kilang minyak.

"Karena itu kilang selama ini dibangun sama Pertamina BUMN biar dibayai pemerintah," jelas dia.


Sebagai informasi, menurut catatan PT Pertamina (Persero) yang dikutip detikFinance, Rabu (28/11/2018), terakhir kali Pertamina membangun kilang minyak adalah sekitar 20 tahun lalu.

Kilang terbaru yang dibangun Pertamina adalah Kilang Sorong yang beroperasi sejak 1997 dan Kilang Balongan mulai beroperasi 1994, setelah itu belum ada lagi pembangunan yang dilakukan.Selain jumlahnya minim, kemampuan kilang Pertamina juga mulai tertinggal.

Saat ini kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional mencapai 1,3-1,5 juta barel/hari. Sementara kilang Pertamina hanya memiliki kapasitas terpasang 1,03 juta barel.

Tapi karena teknologinya sudah lama, minyak mentah yang diolah tak bisa maksimal. Bagaimana tidak, dari 6 kilang yang dimiliki Pertamina, sebagian besar sudah beroperasi di atas 30 tahun.

Dengan kondisi tersebut, saat ini produksi maksimal kilang-kilang tersebut bila ditotal hanya sekitar 900.000 barel/hari. Angka ini sebenarnya sudah mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yang hanya 800.000 barel per/hari namun tetap saja masih kurang dari angka konsumsi nasional.


Akibatnya, kekurangan BBM harus dipenuhi melalui impor. Kondisi ini menjadi beban tersendiri bagi keuangan negara.

Kondisi tercermin dari neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2018 ini kembali defisit. Kali ini, defisit ada tercatat sebesar US$ 1,82 miliar.

Defisit disebabkan dari impor yang sebesar US$ 17,62 miliar, sementara ekspornya year on year (YoY) hanya US$ 15,80 miliar. (dna/dna)