Batal Keluar dari DNI, Buka Usaha Warnet Harus Urus Izin

Jakarta - Pemerintah menyebutkan ada lima bidang usaha yang tidak jadi dikeluarkan dari daftar negatif investasi (DNI). Itu artinya lima bidang usaha itu harus memiliki persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin melakukan investasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan lima bidang usaha tersebut merupakan sektor UMKM dan koperasi.

"UMKM-nya itu kita balikin ke dalam dicadangkan untuk UMKM," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu malam.

Darmin menjelaskan, awal lima bidang usaha dikeluarkan dari DNI agar mempermudah masyarakat untuk berinvestasi di sektor tersebut. Namun, karena keputusan lima bidang usaha itu kembali menjadi DNI, maka masyarakat harus mengurua izin usahanya dan lokasi pada BKPM.

"Perlu urus izin lagi, ke depannya gimana? Nanti ya urus, ya habis gimana," jelas dia.

Darmin mengaku, lima bidang usaha yang batal keluar dari DNI sejatinya tidak akan bisa dikuasai oleh asing. Pasalnya, ada batasan untuk penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 10 miliar.

Baca juga: Darmin Pastikan 5 Bidang Usaha Kategori UMKM Kembali ke DNI

Adapun, sebanyak lima bidang usaha yang dikembalikan ke DNI terdapat pada kelompok A dan B. Untuk kelompok A, ada empat bidang usaha yang dikeluarkan dari kelompok dicadangkan untuk UMKM-K. Di kelompok ini asing tidak bisa masuk, karena terganjal batasan investasi minimum yang sebesar RP 10 miliar untuk asing.

Kelompok B, ada satu bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan kemitraan. Untuk kelompok A, bidang usaha yang dimaksud adalah usaha warung internet (warnet), industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, industri percetakan kain, dan industri kain rajut khususnya renda.

Sedangkan di kelompok B, adalah perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet.

Baca juga: Canda Jokowi: Kalau Dulu Nggak Ekspor Mungkin Nggak Jadi Presiden

Tonton juga 'Ruwetnya Izin Usaha di Indonesia Bikin Pengusaha Mebel Hengkang':

[Gambas:Video 20detik]

(hek/ang)