Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 05 Des 2018 20:35 WIB

Patuh Lapor LHKPN, Kementerian ESDM Raih Penghargaan dari KPK

Tia Reisha - detikFinance
Foto: Kementerian ESDM Foto: Kementerian ESDM
Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apresiasi ini diberikan atas upaya Kementerian ESDM mencegah korupsi melalui Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2018.

"Sebagai contoh, Kementerian ESDM dengan raihan LHKPN terbaik, patut diapresiasi. Pasti ada peran Pak Jonan di sana. Jadi di ESDM kalau tidak melakukan LHKPN, layanan kepegawaiannya dihentikan," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangan tertulis, Rabu (5/12/2018).


Penghargaan yang diterima Kementerian ESDM pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 ini merupakan penghargaan kedua dalam dua tahun berturut-turut setelah menerima penghargaan Implementasi e-LHKPN Terbaik pada 2017.

Menanggapi apresiasi dari Ketua KPK tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN di lingkungan Kementerian ESDM, ia sebagai pimpinan lembaga harus memberikan contoh dan melakukan monitoring secara terus menerus.

"Pertama, pimpinan lembaganya harus memberikan contoh. Kedua, imbauan yang terus-menerus. Kalau itu wajib, saya monitor. Tiap minggu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia lapor. Kalau ada yang belum lapor, saya kirim e-mail ke seluruh pegawai," ujarnya.

"Ketiga, kalau sampai batas waktu belum lapor juga, layanan kepegawaiannya tidak dibuka. Otomatis tunjangan kinerja, kenaikan pangkat tertunda. Menurut saya, kalau sudah wajib LHKPN ya wajib saja," sambung Jonan.


Ia pun mengatakan Kementerian ESDM juga telah melakukan penyesuaian perubahan tata cara penyampaian harta kekayaan Penyelenggara Negara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan tata cara penyampaian harta kekayaan penyelenggara negara.

"Kementerian ESDM turut menyesuaikan perubahan tersebut serta memperluas wajib lapor LHKPN, dari penyampaian manual menjadi penyampaian melalui sistem e-LHKPN. Periode penyampaian LHKPN pun berubah, dari 2 tahun sekali menjadi 1 tahun sekali," lanjut Jonan.

Status wajib lapor LHKPN Kementerian ESDM untuk tahun 2017 sebanyak 2.662 orang wajib lapor. Jumlah ini terdiri dari menteri, wakil menteri, AUPK DEN, Komite BPH Migas, Kepala SKK Migas beserta jajaran pimpinan, staf khusus menteri, tenaga ahli menteri, Pengawas Internal SKK Migas, seluruh Pejabat Struktural Kementerian ESDM, pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian ESDM, seluruh pengelola anggaran di lingkungan Kementerian ESDM, fungsional auditor, inspektur tambang dan migas, serta seluruh pegawai di lingkungan SKK Migas.

Kepatuhan penerapan LHKPN di Lingkungan Kementerian ESDM merupakan amanat Menteri ESDM pada 10 April 2017. Amanat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berikut daftar instansi peraih kategori Penerapan LHKPN Terbaik.

1. Kementerian ESDM
2. Kementerian Keuangan
3. Otoritas Jasa Keuangan
4. PT Kereta Api Indonesia
5. PT PGN
6. PT Telekomunikasi Indonesia
7. PT Bank Jabar Banten (mul/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed