.webp)
"Ini upaya pemerintah untuk membuat BBM, terutama premium dan biosolar harganya sama di seluruh Nusantara. Target Pemerintah total 160 titik atau 160 kecamatan yang harus diadakan BBM Satu Harga sejak tahun (2017) lalu, sampai hari ini saya kira 122 penyalur sudah selesai, jadi masih ada 8. Tahun depan tambah lagi 30, mudah-mudahan ini bisa jalan dengan baik," ungkap Jonan dalam keterangan tertulis, Selasa (11/12/2018).
Terakhir, titik penyalur BBM Satu Harga (SPBU) diresmikan Jonan di Kecamatan Gido dan Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara itu.
Pada kesempatan itu, Jonan menegaskan kembali bahwa amanah Presiden Joko Widodo di sektor ESDM adalah untuk menciptakan energi berkeadilan. Dia mengatakan dengan beroperasinya dua SPBU ini, maka seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah memiliki Penyalur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini untuk masyarakat supaya harga BBM dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai arahan Bapak Presiden harganya sama, untuk premium dan biosolar," tegas Jonan.
Tahun 2017 telah terbangun 57 Penyalur BBM Satu Harga dengan rincian 54 Penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 3 Penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk. Pada Tahun 2018 ini target Penyalur BBM Satu Harga sebanyak 73 penyalur dengan rincian 67 penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 6 penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk. Untuk tahun 2019, ditargetkan 29 Penyalur beroperasi oleh PT Pertamina (Persero) dan 1 Penyalur oleh PT AKR Corporindo, Tbk.
Selain BBM satu harga, lanjut Jonan, Kementerian ESDM juga membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dan Paket Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Program LTSHE ini sebagai solusi penerangan dan energi listrik, yang difokuskan bagi perdesaan yang terisolir dan sulit dijangkau PLN.
"Program pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), itu jumlahnya 1.300 rumah lebih. Ini meningkatkan rasio elektrifikasi. Saya tanya direktur regional PLN Sumatera, sekarang itu Rasio Elektrifikasinya 51-52%, jadi kalau ditambah 1.300 lebih ini, akan naik rasio elektrifikasinya menjadi 64-65%, lumayan ini. Kalau LTSHE ini tidak perlu membayar listrik, selama tenaga suryanya tidak rusak," imbuh Jonan.
Saat ini terdapat sekitar 2.500 desa yang masih gelap gulita atau 256.114 rumah. Terkait dengan data tersebut, target lokasi program LTSHE diprioritaskan untuk menerangi desa-desa belum berlistrik, utamanya desa yang masih gelap gulita.
Pemerintah membagikan sebanyak 1.360 unit untuk 5 Kabupaten di Pulau Nias, yaitu Kabupaten Nias (175 unit); Kabupaten Nias Selatan (222 unit), Kodya Gunung Sitoli, (167 unit), Kabupaten Nias Utara (725 unit), dan Kabupaten Nias Barat (71 unit).
Tahun 2017, program LTSHE telah dilaksanakan di 5 Provinsi (Maluku, NTB, Riau, Papua dan Papua Barat), dengan capaian jumlah unit LTSHE yang terpasang sekitar 79.556 unit, di 1.208 desa. Sedangkan tahun 2018, program LTSHE akan dilaksanakan di 16 Provinsi, dengan jumlah unit LTSHE sekitar 173.208 unit dan tahun 2019, LTSHE direncanakan yang dipasang sebanyak 98.481 unit di 27 Provinsi.
Di Nias, Jonan juga memeberikan paket konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Peningkatan pemanfaatan energi alternatif khususnya LPG 3 Kg merupakan upaya nyata Pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi.
Tahun 2018, Pemerintah kembali melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg dan dibagi menjadi 2 tahap, di mana tahap 1 dibagikan sebanyak 369.394 paket, yaitu di Bintan, Karimun, Belitung, Belitung Timur, Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa dan Sumbawa Barat. Sementara tahap 2 dibagikan sebanyak 150.318 paket yaitu di Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Gunung Sitoli.
"Pembagian paket konversi LPG ini banyak. Dari program tahun ini, Nias mendapat 30% Program Nasional, yaitu 150 ribu dari sekitar 500 ribu paket. 150 ribu paket konversi itu saya kira satu pulau selesai," terang Jonan.
Adapun kriteria penerima manfaat dari konversi minyak tanah ke LPG 3 kg ini berdasarkan Perpres 104 tahun 2007, yaitu rumah tangga dan usaha mikro.
"Paket konversi minyak tanah ke LPG ini modernisasi dari kegiatan masak memasak. Kalau pakai minyak tanah tidak bisa bersih, dibanding LPG. Saran saya, ada sosialisasi dari operator kepada masyarakat supaya masyarakat tidak takut, takut tabungnya meledak. Ini perlu sosialisasi. Tolong Bapak Bupati dan Jajaran bantu sosialisasi," lanjutnya.
Jonan mengatakan, saat ini pemerintah mendorong agar ke depannya LPG digantikan gas cair yang berasal dari batubara, hal ini tentunya akan mengurangi impor LPG. Jika tidak segera dilakukan, maka ketergantungan terhadap impor LPG akan terus meningkat.
Sementara dengan diresmikannya kedua SPBU ini, secara nasional ini adalah peresmian yang ke-106 dan 107 oleh pemerintah. Jonan menyebut bagi masyarakat yang hidup jauh dari perkotaan dan pusat-pusat ekonomi, ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
Seperti program BBM satu harga yang telah dijalankan sejak awal tahun 2017 ini merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo. Pemerintah memastikan masyarakat di berbagai daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) menikmati harga BBM yang sama seperti di perkotaan. (mul/ega)
