.webp)
Pakar energi sekaligus Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Surya Darma menerangkan, perkembangan EBT sendiri tergantung dari harga jual listrik. Mulanya, pembelian listrik ini tergantung dari PT PLN (Persero).
"Sebetulnya begini kalau ingin mengembangkan itu perlu mendapatkan return, return itu dihitung dari harga. Oleh pemerintah kalau dulu deal antara pengembang dan PLN satu-satunya pembeli susah deal. Kalau dia nggak mau pembeli terus kita jual di mana lagi," ujarnya di Media Center Prabowo-Sandi Jakarta, Kamis (7/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka dari itu kita minta pemerintah jangan negosiasi harus ditetapkan, hitung aja pemerintah, sebetulnya berapa biaya investasi. Ada lah cara menghitungnya. Bisa menggunakan perguruan tinggi yang bebas conflict of interest," ujarnya.
Meski demikian, pemerintah justru menetapkan harga listrik berdasarkan biaya pokok PLN. Sehingga, kurang menarik minat pengembang.
"Ternyata pemerintah mengeluarkan peraturan yang nggak menghitung berdasarkan itu, ditetapkan aja pokoknya harga EBT 85% dari biaya pokok. Biaya pokok yang mana? Terserah aja PLN yang tetapkan biaya pokok. Gimana kalau saya mau harga murah, saya tetapkan aja biaya pokok saya murah," ungkapnya.
Padahal, lanjutnya, pembangkit EBT menghasilkan listrik ke depannya.
"Itu berkembang sesuai dengan teknologi, misal energi matahari, 5 tahun lalu harganya masih 20 sen dolar per kWh, itu sama dengan harga pembangkit listrik diesel sekarang 24 sen. Sekarang sudah di bawah 10 sen," ungkapnya.
