SS Ungkap Pesan Jokowi Minta Laporan Audit Petral ke KPK Ditunda

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Senin, 25 Feb 2019 15:43 WIB
Foto: Subastian Basith
Jakarta - Selama puluhan tahun, proses pengadaan impor minyak di Indonesia dilakukan lewat Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), anak usaha Pertamina yang berdomisili di Singapura. Pembelian lewat Petral ini disebut-sebut sebagai ladang subur bagi 'mafia migas'.

Kondisi ini membuat harga minyak atau BBM yang dibeli Pertamina menjadi lebih mahal, ketimbang membelinya langsung pada National Oil Company (NOC) sebagai produsen, lantaran pengadaan Petral selama ini dilakukan melalui trader.

Karena kondisi itu, akhirnya pada 13 Mei 2015 pemerintah berani membubarkan Petral. Pembubaran Petral ini menjadi salah satu capaian yang kerap dipamerkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai bagian dari bentuk ketegasan pemerintah membersihkan tata kelola migas.

Tapi di balik itu semua, Eks Menteri ESDM Sudirman Said mengaku memiliki cerita terkait pembubaran Petral. Sudirman Said mengaku sempat dilarang oleh seseorang untuk tidak melaporkan audit Petral ke KPK. Seseorang itu, kata Sudirman, merupakan pembawa pesan dari Jokowi.

"Bahwa malam itu mendapat pesan dari seseorang untuk bertemu, kemudian orang itu menyampaikan pesan dari Pak Presiden yang untuk laporan ke KPK soal Petral ditunda dulu, sekarang fokus pada laporan ke MKD. Waktu itu kan ada dua cerita besar, satu papa minta saham, satu lagi Petral," kata Sudirman dalam blak-blakan bersama detikFinance akhir pekan lalu.

Sudirman sendiri tak merinci tanggal berapa saat dirinya dilarang melaporkan hasil audit Petral ke KPK. Yang jelas, kata Sudirman, saat itu dirinya didatangi oleh seseorang pada malam hari.


"Ketemu. Karena sebelumnya, sebelum orang itu ketemu dikatakan bahwa temui orang ini, orang ini bawa pesan dari saya," kata Sudirman.

Sudirman juga mengaku tak mengetahui secara pasti mengapa saat itu dirinya dilarang melaporkan hasil audit Petral ke KPK. Namun, kata Sudirman, suasana politik saat itu memang sedang tak menentu arahnya.

"Tapi memang suasana politik kan sudah berubah sudah di awal kan kelihatan pak presiden itu full kontrol belakangan kan makin ya namanya perkembangan politik jadi dalam diskusi misalnya 12 menteri memberi warning lah Pak jangan terlalu keras nanti berbalik segala macem Sementara saya bilang ini janji pak presiden untuk membubarkan Petral jadi dinamika itu menurut saya perlu secara tepat waktu diketahui publik lah," jelasnya.

Lebih dari itu, Sudirman sendiri menjelaskan, hasil audit Petral yang hendak diserahkan ke KPK itu berisikan mengenai transaksi-transaksi yang selama ini telah dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina tersebut.

"Isi auditnya itu kan dikerjakan oleh perusahaan yang cukup bonafit lah, dan bisa mengidentifikasi transaksi siapa, dapat berapa, segala macam. Yang paling menonjol kan ada satu perusahaan yang sering disebut, diasosiasikan dengan yang disebut mafia migas, yang mendapatkan tender atau mendapatkan order pengadaan cukup signifikan begitu," tuturnya.

(fdl/fdl)