Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 19 Mar 2019 23:00 WIB

ESDM, Pengusaha Tambang dan DPR Rapat Malam-malam, Ini Hasilnya

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot AriyonoFoto: Lamhot Aritonang Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot AriyonoFoto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Komisi VII DPR RI malam ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono dan 293 pengusaha tambang. Rapat membahas tentang kewajiban jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang dan berlangsung tertutup.

Usai rapat Gatot menjelaskan masih banyak perusahaan daerah yang belum melakukan kewajiban tersebut setelah melakukan kegiatan penambangan.

"Ada banyak di IUP (izin usaha pertambangan) daerah, masih banyak yang belum (laksanakan kewajibannya). Kita sudah kirim surat ke gubernur untuk bisa dipenuhi," kata Gatot usai rapat di Komisi VII, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2019).


Kementerian ESDM meminta para gubernur memberi sanksi bagi pengusaha tambang di daerah yang tidak patuh memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut bisa dengan berhenti melayani hal-hal terkait kegiatan usaha tambang, namun dia tidak ingat persis berapa jumlah pengusaha tambang yang belum memenuhi kewajibannya.

"Harusnya kena sanksi. Kalau saya, kita sudah kirimkan surat ke gubernur, perusahaan yang tidak menyerahkan jaminan pasca tambang dan jaminan reklamasi agar tidak dilayani," jelasnya.

Sementara itu, pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir mengatakan DPR akan mengevaluasi jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang dilakukan perusahaan.


"Yang kami lihat dari kunjungan kerja Komisi VII banyak pasca tambang yang menurut kami tidak sesuai dengan hasil pasca tambang yang direncanakan oleh Kementerian ESDM," ujar Nasir.

Dalam rapat hari ini, Komisi VII telah meminta seluruh data terkait kewajiban perusahaan dari Kementerian ESDM diserahkan kepada Kementerian LHK. Nanti Kementerian LHK menurunkan tim ke 293 perusahaan untuk mencocokkan.

"Apabila nanti terjadi lokasi ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka kami minta untuk melakukan tindakan hukum dan pengembalian uang kepada negara untuk menjadi pemasukan dan negara bisa memperbaiki lingkungan tersebut," tambahnya.


Simak Juga "Saat Jokowi dan Prabowo Sepakat Menyudahi Debat Lubang Tambang":

[Gambas:Video 20detik]

ESDM, Pengusaha Tambang dan DPR Rapat Malam-malam, Ini Hasilnya
(hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed