Kamis, 11 Apr 2019 16:00 WIB
10 Tahun Berlalu, Kasus Tumpahan Minyak Montara Masuk Babak Baru
Ilustrasi/Foto: Istimewa
Jakarta - Kasus tumpahnya minyak Montara ke perairan laut Timor yang mencemari perairan Indonesia belum kunjung terselesaikan setelah 10 tahun berlalu. Pemerintah kembali mendesak Australia untuk menyelesaikan kasus tersebut yang berujung disepakatinya ganti rugi untuk Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, selama ini pemerintah Australia merasa tak memiliki tanggung jawab atas permasalahan tersebut. Itu yang menyebabkan kasus ini tak selesai sampai kini.
"Kita akan diskusi ke Australia dan bilang bahwa pemerintah Australia harus tanggung jawab terhadap pencemaran laut Timor 2009 lalu. Sudah 10 tahun belum ada jawaban jelas," katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).
Dia mengatakan, Tim Montara Task Force yang dibentuk oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada Agustus 2018 akan berangkat ke Canberra untuk mengadakan pertemuan dengan pihak terkait. Tim Montara Task Force dibentuk khusus untuk menangani kasus tersebut.
PTTEP adalah perusahaan yang menyebabkan tumpahan minyak tersebut. PTTEP termasuk perusahaan yang terdaftar di Australia. Artinya, perusahaan tersebut tunduk dan patuh akan aturan yang berlaku di Australia. Untuk itu pemerintah Australia ikut bertanggung jawab.
"Kami akan duduk bersama menyelesaikan kasus Montara 2009 ini dalam sebuah suasana persahabatan yang erat antara Indonesia dan Australia, kira-kira pada tanggal 20 sampai 27 April 2019," paparnya.
"Jadi kami akan minta pemerintah Australia untuk menyiapkan pejabat-pejabat yang berkaitan untuk duduk bersama menyelesaikan kasus Montara ini, duduk bersama mencarikan solusi terbaik pada kasus pencemaran laut Timor yang sudah 10 tahun lamanya ini," jelas dia.
Di samping itu, pihaknya telah bersurat ke Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk meminta seluruh kementerian/lembaga mengangkat isu tersebut setiap mengadakan perjanjian kerja sama dengan Australia.
"Sehingga setiap ada kerja sama dengan Australia, isu Montara ini dikedepankan sehingga tidak ada kerja sama tanpa merendahkan negara ini. Gimana kita mau berkerja sama ke depan yang baik kalau ini saja nggak beres," tambahnya. (ara/ara)
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, selama ini pemerintah Australia merasa tak memiliki tanggung jawab atas permasalahan tersebut. Itu yang menyebabkan kasus ini tak selesai sampai kini.
"Kita akan diskusi ke Australia dan bilang bahwa pemerintah Australia harus tanggung jawab terhadap pencemaran laut Timor 2009 lalu. Sudah 10 tahun belum ada jawaban jelas," katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).
Dia mengatakan, Tim Montara Task Force yang dibentuk oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada Agustus 2018 akan berangkat ke Canberra untuk mengadakan pertemuan dengan pihak terkait. Tim Montara Task Force dibentuk khusus untuk menangani kasus tersebut.
PTTEP adalah perusahaan yang menyebabkan tumpahan minyak tersebut. PTTEP termasuk perusahaan yang terdaftar di Australia. Artinya, perusahaan tersebut tunduk dan patuh akan aturan yang berlaku di Australia. Untuk itu pemerintah Australia ikut bertanggung jawab.
"Kami akan duduk bersama menyelesaikan kasus Montara 2009 ini dalam sebuah suasana persahabatan yang erat antara Indonesia dan Australia, kira-kira pada tanggal 20 sampai 27 April 2019," paparnya.
"Jadi kami akan minta pemerintah Australia untuk menyiapkan pejabat-pejabat yang berkaitan untuk duduk bersama menyelesaikan kasus Montara ini, duduk bersama mencarikan solusi terbaik pada kasus pencemaran laut Timor yang sudah 10 tahun lamanya ini," jelas dia.
Di samping itu, pihaknya telah bersurat ke Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk meminta seluruh kementerian/lembaga mengangkat isu tersebut setiap mengadakan perjanjian kerja sama dengan Australia.
"Sehingga setiap ada kerja sama dengan Australia, isu Montara ini dikedepankan sehingga tidak ada kerja sama tanpa merendahkan negara ini. Gimana kita mau berkerja sama ke depan yang baik kalau ini saja nggak beres," tambahnya. (ara/ara)
