Anggota DPR Minta Energi Nuklir Digarap, Ini Jawaban Jonan

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mulai fokus untuk melakukan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam bauran energi nasional. Anggota Komisi VII Partai Nasdem, Kurtubi menilai bahwa pemerintah terlalu takut melihat kecelakaan di PLTN Fukushima di Jepang dan Chernobyl di Ukraina, padahal menurutnya teknologi sudah maju.

"Ini sudah berkembang pesat image kita masih belum berani, melihat kecelakaan di Fukushima, di Chernobyl. Saya pikir luar biasa sekarang PLTN," kata Kurtubi saat Rapat Kerja di Ruang Komisi VI, Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Presiden Terpilih Ditantang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Kurtubi menilai pembangunan PLTN harus dimulai dari sekarang pasalnya pengembangan energi ini memakan waktu yang lama.

"Perencanaan pembangunan PLTN itu lama harus dimulai sekarang Pak Menteri! Ini DEN (Dewan Energi Nasional) juga halo halo DEN kalian nggak dengar aspirasi rakyat ini, masuknya nuklir kapan ini, kami banyak fraksi mendorong ini," tegas Kurtubi.

Kurtubi menegaskan agar PLTN masuk dalam Rancangan Umum Kelistrikan Nasional (RUKN). Dia menilai meskipun dalam Rancangan Umum Energi Nasional) tenaga nuklir menjadi opsi terakhir bukan berarti hal tersebut melarang pengembangan energi nuklir.

"Kita minta agar PLTN ini masuk dalam RUKN supaya dimasukkan sekarang juga tentunya nanti disempurnakan, meskipun PLTN di opsi terakhir tidak berarti dilarang," kata Kurtubi.

Baca juga: Swasta 'Dipaksa' Beli Solar ke Pertamina

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menanggapi pernyataan Kurtubi. Menurut Jonan, dirinya sudah menerima penawaran untuk pengembangan energi listrik, namun menurutnya biaya pengadaan listrik dengan energi nuklir terlalu mahal.

"Kalau sekarang biaya pokok pengadaan listrik nasional aja itu US$ 7,1 sen/kwh. Kalau dia tawarkan US$ 12 sen/kwh, ini insentifnya berat pak," kata Jonan.

Jonan menilai US$ 12 sen/kwh terlalu mahal dan tidak kompetitif. Nilainya pun lebih mahal biaya dibanding biaya pokok pengadaan listrik nasional.

"Banyak yang tawarin ke saya, kalau harga kompetitif ya saya terima. Nah kalau harganya 12-14 sen/kwh ya itu jadi tantangan pak, jadi perdebatan juga di masyarakat," kata Jonan. (dna/dna)