Kamis, 18 Jul 2019 18:50 WIB
Disindir Luhut, PLN Ogah Disalahkan soal Pembangkit Tenaga Sampah
Foto: Dok. PT PLN
Jakarta - Program pengelolaan sampah menjadi listrik melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) menimbulkan polemik. PT PLN (Persero) pun disebut-sebut dalam permasalahan ini.
Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan menekankan bahwa pengelolaan sampah menjadi listrik merupakan tahapan terakhir. Prinsip dari pengelolaan sampah sendiri adalah reduce, reused dan recycle.
"Kalau yang jadi listrik itu yang sudah tidak bisa diapa-apain. Artinya ke TPA terakhir ini tak bisa. Ini kan dibuat pelet, dibuat RDF (Refuse Derived Fuel), yang nggak bisa dilarikan ke listrik," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Djoko menegaskan, pada dasarnya prinsip pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, begitu pula dengan pemanfaatannya menjadi listrik. PLN dalam hal ini hanya sebagai pembeli.
Menurutnya posisi PLN hanya menunggu arahan dari Kementerian ESDM. Jika Pemda dan mitranya sudah mengajukan diri ke pemerintah, maka PLN siap untuk membelinya. Pihaknya enggan disalahkan.
"Kalau pengembangan tidak bisa bangun masa PLN yang disalahkan. Yang punya sampah Pemda, Pemda yang cari mitra, PLN tinggal beli aja. Fasilitas terserah di sana mau pakai BUMD kek atau cari mitra kek, PLN cuma wajib beli listriknya," kata Djoko.
Seperti diketahui, penanggulangan masalah sampah yang tak menunjukkan perkembangan berarti membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram. Perkembangan yang tak berarti tersebut salah satunya ditunjukkan dari realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).
Sejak payung hukum pelaksanaannya diterbitkan, belum ada juga yang selesai pembangunannya. Padahal, pembangunan PLTSa merupakan salah satu upaya pemerintah mengurangi persoalan sampah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta PLN serius mempercepat pembangunan PLTSa.
"Iya dijual ke PLN. PLN itu jangan macam-macam, gitu lho. Kalau sudah ada tadi Perpresnya, setiap ada listrik. Jadi jangan mencari masalah, tapi mencari solusinya," ucapnya. (das/ara)
Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan menekankan bahwa pengelolaan sampah menjadi listrik merupakan tahapan terakhir. Prinsip dari pengelolaan sampah sendiri adalah reduce, reused dan recycle.
"Kalau yang jadi listrik itu yang sudah tidak bisa diapa-apain. Artinya ke TPA terakhir ini tak bisa. Ini kan dibuat pelet, dibuat RDF (Refuse Derived Fuel), yang nggak bisa dilarikan ke listrik," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Menurutnya posisi PLN hanya menunggu arahan dari Kementerian ESDM. Jika Pemda dan mitranya sudah mengajukan diri ke pemerintah, maka PLN siap untuk membelinya. Pihaknya enggan disalahkan.
"Kalau pengembangan tidak bisa bangun masa PLN yang disalahkan. Yang punya sampah Pemda, Pemda yang cari mitra, PLN tinggal beli aja. Fasilitas terserah di sana mau pakai BUMD kek atau cari mitra kek, PLN cuma wajib beli listriknya," kata Djoko.
Seperti diketahui, penanggulangan masalah sampah yang tak menunjukkan perkembangan berarti membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram. Perkembangan yang tak berarti tersebut salah satunya ditunjukkan dari realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).
Sejak payung hukum pelaksanaannya diterbitkan, belum ada juga yang selesai pembangunannya. Padahal, pembangunan PLTSa merupakan salah satu upaya pemerintah mengurangi persoalan sampah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta PLN serius mempercepat pembangunan PLTSa.
"Iya dijual ke PLN. PLN itu jangan macam-macam, gitu lho. Kalau sudah ada tadi Perpresnya, setiap ada listrik. Jadi jangan mencari masalah, tapi mencari solusinya," ucapnya. (das/ara)
