Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 19 Jul 2019 06:15 WIB

Debat Panas Jonan dan Komisi VII Soal BBM dan Listrik

Danang Sugianto - detikFinance
2 Debat Panas Jonan Soal Tarif Listrik Tak Naik
Halaman 3 dari 3
Foto: Lamhot Aritonang Foto: Lamhot Aritonang

Kebijakan pemerintah yang tidak menaikan tarif listrik dipertanyakan oleh salah satu anggota Komisi VII DPR RI. Tanggapan itu keluar dari anggota yang berasal dari fraksi Partai Gerindra Kardaya Warnika.

Kardaya mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak menaikan tarif listrik. Khususnya untuk pengguna 900 va ke atas.

"Permasalahan adjustment ada di APBN. Saya ingin bertanya apakah ketika adjust ini disetujui oleh DPR RI atau tidak?" ujarnya.

Menurut Kardaya sebelum pemerintah memutuskan untuk menahan atau menaikan tarif listrik harus meminta izin ke DPR. Menurutnya itu penting agar tertib dalam hal undang-undang dan administrasi.

Mendengar hal itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, untuk kebijakan tidak menaikan tarif di tahun ini pemerintah sudah menginformasikan ke DPR dengan berkirim surat ke Komisi VII.

"Mengenai tambahan kompensasi untuk 2018 saya pernah bersurat ke Komisi 7. Jadi penetapan tidak ada tarif adjustment. Kami kirim juga ke Ketua Komisi 7," tegasnya.

Terkait penyesuaian tarif atau tidak, Kardaya kembali mempersoalkan anggarannya. Menurutnya hal itu seharusnya sudah ditentukan dalam APBN, termasuk soal subsidinya.

Dengan begitu besaran dana untuk menopang penahanan kenaikan tarif listrik harusnya sesuai dengan rencana. Jika tidak ada penyesuaian tarif artinya akan ada kompensasi yang harus dibayarkan oleh anggaran negara.

Jonan pun kembali menjawab. Dia menekankan bahwa kekurangan sebagai kompensasi tidak naiknya tarif listrik tetap dibebankan ke dalam APBN. Namun kekurangnya akan ditagihkan di APBN tahun selanjutnya dengan basis tunai.

"Bapak tanya, loh ini siapa yang bayar ini. APBN kita kan cash basis. Jadi nanti di tagihnya di 2019. Nanti di 2019 ditagih lagi ke 2020, karena cash basis," terang Jonan.

"Kalau cash basis mungkin pertanyaannya kalau ditagihkan di tahun depan ya dibayar kalau APBN-nya ada. Kan bunyinya itu di-adjust tapi kenyataanya tidak di-adjust apakah bisa diajukan di APBN?" seru Kardaya.

Menjawab hal itu, Jonan kembali menekankan bahwa penyesuaian tarif tidak ada di dalam UU APBN. Sehingga kalaupun ada kekurangan dari konsekuensi tidak naiknya tarif listrik akan tetap bisa diajukan di tahun berikutnya.

"Nanti ya terserah di Banggar mau disetujui atau enggak," tambahnya.

Meski begitu, Jonan menerangkan alasan pemerintah tidak menaikan tarif listrik. Alasannya untuk menopang daya beli masyarakat.

"Gini waktu itu untuk APBN 2017 rencana penyesuaian tarif listrik 900 va diputuskan September atau Agustua 2016 saya belum bertugas. Ada golongan RTM (rumah tangga mampu) dihapus subsidinya dari tarifnya Rp 605 jadi Rp 1.352 per kwh. Ini jadi akhirnya ribut, kita bilang tidak akan tarif adjusment lagi karena mereka merasakan lagi biasnya bayar Rp 100 ribu jadi Rp 250 ribu. Itu makanya kita geser ke APBN 2020," tutupnya.

(das/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com