Rizal mengatakan, pemeriksaan itu merupakan pemeriksaan pertama yang dilakukan BPK kaitannya dengan investasi migas. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK juga menggandeng para ahli.
"Pada intinya BPK mau jujur juga, BPK secara empiris baru punya pengalaman satu untuk menghitung kerugian negara terkait investasi migas terkait kasus Cepu. Itu pun sedang on progress. BPK nggak bisa kerja sendiri kita dibantu ahli ITB, UI," ujarnya di BPK Jakarta, Senin (22/7/2019).
"Kami ingin semua pihak terutama Menteri BUMN aware persoalan ini harus dibuat SOP (standar operasi prosedur) yang jelas, regulasi yang jelas terkait pengambilan keputusan. Kalau keputusan BOD (board of director) yang dianggap sah berapa, kan ada 5 apakah 3 direksi itu sudah bisa dianggap keputusan sah," jelasnya.
Bukan hanya di level direksi, tata cara pengambilan keputusan investasi di level komisaris juga perlu diatur. Sebagai contoh, untuk investasi besar, berapa suara komisaris yang dianggap sah dalam pengambilan keputusan investasi itu.
"Kedua, saat diajukan komisaris itu kan ada peraturan untuk investasi jumlah besar dan strategis harus persetujuan komisaris. Itu harus dibuat aturan, komisaris itu yang dianggap kuorum berapa, jangan ada rapat setengah kamar. Jangan sampai direksi mengambil keputusan jadi korban," jelasnya.
"Kalau dia strategis menyangkut dana yang besar harus persetujuan komisaris. Komisaris juga tegas, jangan mencla-mencle, jangan juga cenderung menghambat, harus ada aturan yang mengatur, komisaris dianggap kuorum 5,3 atau 4 kalau sudah ambil keputusan jangan berubah-ubah lagi kasihan direksinya. Itu intinya," tutupnya.
 |
Simak Video "3 Pukulan Telak Corona Buat Pertamina, Apa Saja?"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)
