JK Kritik Pengembangan Panas Bumi Lambat, ESDM: Masyarakat Menolak

Solo - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik lambatnya pengembangan energi panas bumi atau geothermal di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara merespons kritik JK tersebut

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menjelaskan pengembangan panas bumi lambat lantaran masih ada penolakan masyarakat.

"Ada beberapa kendala. Salah satunya penolakan masyarakat yang belum mengerti. Ada yang mengatakan tidak ramah lingkungan, padahal ramah lingkungan," kata Arcandra Tahar usai mengisi kuliah umum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Energi Baru Terbarukan Belum Bisa 100% di RI, Ini Penyebabnya

Menurutnya, energi panas bumi memang sudah selayaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya. Apalagi energi baru terbarukan (EBT) tersebut tidak dimiliki oleh banyak negara.

"Ini adalah local wisdom. Enggak semua negara punya. Geotermal itu renewable energy yang bisa digunakan sebagai base load," ujarnya.

"Berbeda dengan angin, solar, yang hanya bisa digunakan siang atau pada saat ada angin. Kalau geotermal bisa seperti PLTU, bisa digunakan sepanjang hari," kata dia.

Baca juga: JK Kritik Lambatnya Pengembangan Energi Panas Bumi

Saat ini energi panas bumi di Indonesia mampu menghasilkan listrik sebesar 2.000 MW, namun jumlah tersebut dinilai Wapres JK masih sedikit.

Hal itu disampaikan JK dalam acara bertajuk The 7th Indonesia Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2019 di JCC Senayan Jakarta, Selasa (13/8/2019). Acara itu dihadiri pengusaha di bidang panas bumi.

"Semuanya sudah puluhan tahun, jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa walaupun sudah 7 konferensi Pak Ketua ini kemajuannya lambat sekali. 7 kali bikin pameran, hasilnya baru 2.000 MW, (padahal) 30 tahun pengalaman," kata JK.


(bai/hns)