Selasa, 10 Sep 2019 19:38 WIB
Hasil Rapat DPR, ESDM & PLN: Listrik Mati Massal Jangan Terjadi Lagi!
Ilustrasi listrik padam massal/Foto: Muhammad Ridho
Jakarta - Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana dan Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani yang berlangsung hari ini (10/9/2019) rampung sekitar pukul 18.00. Rapat ini dimulai pukul 15.20 WIB.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Tamsil Linrung menghasilkan sejumlah kesimpulan.
Pertama, Komisi VII mendesak Dirjen Ketenagalistrikan untuk melaksanakan pengawasan secara intensif kepada PLN dalam pelaksanaan perbaikan sistem ketengalistrikan khsusunya pasca pemadaman listrik secara massal sehingga tidak terulang kembali.
Kedua, Komisi VII mendorong Dirjen Ketenagalistrikan dan Plt Dirut PLN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi infrastruktur kelistrikan. Seperti, peningkatan jaringan transmisi dan distribusi, gardu induk, serta infrastruktur pendukung lainnya secara nasional dalam meningkatkan kualitas ketenagalistrikan.
Ketiga, Komisi VII mendesak Dirjen Ketenagalistrikan dan Plt untuk konsisten menyelesaikan program pembangunan pembangkit 35 ribu MW dan transmisi sesuai RUPTL PLN.
Keempat, Komisi VII mendorong Dirjen Ketenagalistrikan untuk melakukan penyempurnaan regulasi yang memiliki kekuatan hukum tegas terkait pemeliharaan transmisi PLN.
Terakhir, Komisi VII meminta Dirjen Ketenagalistrikan dan Plt Dirut PLN menyampaikan jawaban tertulis pertanyaan anggota paling lambat 20 September 2019.
Simak Video "Sidang Ikan Koi Mati Berlanjut, Petrus Yakin Menang Gugat PLN"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Tamsil Linrung menghasilkan sejumlah kesimpulan.
Pertama, Komisi VII mendesak Dirjen Ketenagalistrikan untuk melaksanakan pengawasan secara intensif kepada PLN dalam pelaksanaan perbaikan sistem ketengalistrikan khsusunya pasca pemadaman listrik secara massal sehingga tidak terulang kembali.
Baca juga: Realisasi Proyek 35.000 MW Jokowi Baru 11% |
Kedua, Komisi VII mendorong Dirjen Ketenagalistrikan dan Plt Dirut PLN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi infrastruktur kelistrikan. Seperti, peningkatan jaringan transmisi dan distribusi, gardu induk, serta infrastruktur pendukung lainnya secara nasional dalam meningkatkan kualitas ketenagalistrikan.
Ketiga, Komisi VII mendesak Dirjen Ketenagalistrikan dan Plt untuk konsisten menyelesaikan program pembangunan pembangkit 35 ribu MW dan transmisi sesuai RUPTL PLN.
Keempat, Komisi VII mendorong Dirjen Ketenagalistrikan untuk melakukan penyempurnaan regulasi yang memiliki kekuatan hukum tegas terkait pemeliharaan transmisi PLN.
Terakhir, Komisi VII meminta Dirjen Ketenagalistrikan dan Plt Dirut PLN menyampaikan jawaban tertulis pertanyaan anggota paling lambat 20 September 2019.
Simak Video "Sidang Ikan Koi Mati Berlanjut, Petrus Yakin Menang Gugat PLN"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
