Selasa, 03 Des 2019 15:37 WIB
Jadi Lokasi Ibu Kota Baru, Kebutuhan Gas Bumi di Kalimantan Naik 92%
Ilustrasi pipa gas/Foto: dok. PGN
Pontianak - Kepala BPH Migas M Fashurullah Asa mengatakan demand atau kebutuhan gas bumi di Pulau Kalimantan sebagai lokasi calon ibu kota baru Indonesia diproyeksikan naik mencapai 92% dari jumlah saat ini 675,21-696,40 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) menjadi 1.214 MMSCFD. Hal ini membuat kebutuhan energi di Bumi Borneo ini harus diprioritaskan agar kebutuhan energi ke depan tercukupi dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
"Adanya rencana pemindahan ibu kota yang kebutuhan energinya dipenuhi menggunakan gas bumi, dan juga untuk mendukung pengembangan kawasan industri dengan berbasis clean energy, maka potensi demand di Kalimantan diperkirakan meningkat sebesar 92% dari kebutuhan saat ini yaitu diperkirakan mencapai 1.214 MMSCFD," ujar Ifan sapaan akrabnya di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa,(3/12/2019).
"Oleh karena itu BPH Migas perlu mengatur dan fokus menciptakan demand sedangkan untuk pasokan gas untuk Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan tidak ada masalah," imbuhnya.
Berdasarkan Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, diketahui potensi pengembangan sumber gas wilayah Kalimantan masih amat besar, pasokan gas bumi di wilayah Kalimantan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 2.075,35-2.609,49 MMSCFD yang terdiri dari existing 1.388,09 MMSCFD, project on going 26,91 MMSCFD dan 2 project hulu yang akan first gas in dari IDD dan ENI sebesar 1.218,20 MMSCFD.
"Melihat potensi kebutuhan gas bumi di Kalimantan ini, diperlukan adanya kepastian pasokan gas bumi serta pengembangan pasar LNG, pengembangan wilayah jaringan distribusi (WJD) untuk kemudian disambungkan melalui Pipa transmisi setelah WJD berkembang. Pengembangan ini akan mendukung peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi," jelanya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPH Migas mengusulkan agar dilakukan evaluasi dan penyusunan kebijakan pemerintah terkait Domestic Market Obligation (DMO) Gas Bumi, mengutamakan penggunaan gas bumi untuk industri berbasis solar dan batubara, perencanaan peningkatan penggunaan gas bumi 5-10 tahun ke depan serta Transparansi struktur biaya produksi gas bumi di sektor hulu migas.
"Dengan pembangunan infrastruktur energi dalam hal ini infrastruktur gas bumi di Kalimantan diharapkan kita dapat mengambil manfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan pembangunan pipa gas Trans Kalimantan selain mendukung kebutuhan clean energy untuk ibu kota pemerintahan baru juga sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Salah satu indikatornya adalah terwujudnya keadilan energi dan keadilan wilayah terutama Kalimantan yang telah memberikan kontribusi besar pada sektor energi untuk NKRI," ucapnya.
Simak Video " ASN di Ibu Kota Baru Harus Mempunyai Kompetensi Digital"
[Gambas:Video 20detik]
(prf/hns)
"Adanya rencana pemindahan ibu kota yang kebutuhan energinya dipenuhi menggunakan gas bumi, dan juga untuk mendukung pengembangan kawasan industri dengan berbasis clean energy, maka potensi demand di Kalimantan diperkirakan meningkat sebesar 92% dari kebutuhan saat ini yaitu diperkirakan mencapai 1.214 MMSCFD," ujar Ifan sapaan akrabnya di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa,(3/12/2019).
"Oleh karena itu BPH Migas perlu mengatur dan fokus menciptakan demand sedangkan untuk pasokan gas untuk Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan tidak ada masalah," imbuhnya.
Berdasarkan Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, diketahui potensi pengembangan sumber gas wilayah Kalimantan masih amat besar, pasokan gas bumi di wilayah Kalimantan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 2.075,35-2.609,49 MMSCFD yang terdiri dari existing 1.388,09 MMSCFD, project on going 26,91 MMSCFD dan 2 project hulu yang akan first gas in dari IDD dan ENI sebesar 1.218,20 MMSCFD.
"Melihat potensi kebutuhan gas bumi di Kalimantan ini, diperlukan adanya kepastian pasokan gas bumi serta pengembangan pasar LNG, pengembangan wilayah jaringan distribusi (WJD) untuk kemudian disambungkan melalui Pipa transmisi setelah WJD berkembang. Pengembangan ini akan mendukung peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi," jelanya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPH Migas mengusulkan agar dilakukan evaluasi dan penyusunan kebijakan pemerintah terkait Domestic Market Obligation (DMO) Gas Bumi, mengutamakan penggunaan gas bumi untuk industri berbasis solar dan batubara, perencanaan peningkatan penggunaan gas bumi 5-10 tahun ke depan serta Transparansi struktur biaya produksi gas bumi di sektor hulu migas.
"Dengan pembangunan infrastruktur energi dalam hal ini infrastruktur gas bumi di Kalimantan diharapkan kita dapat mengambil manfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan pembangunan pipa gas Trans Kalimantan selain mendukung kebutuhan clean energy untuk ibu kota pemerintahan baru juga sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Salah satu indikatornya adalah terwujudnya keadilan energi dan keadilan wilayah terutama Kalimantan yang telah memberikan kontribusi besar pada sektor energi untuk NKRI," ucapnya.
Simak Video " ASN di Ibu Kota Baru Harus Mempunyai Kompetensi Digital"
[Gambas:Video 20detik]
(prf/hns)
