.webp)
"Saya itu selalu menunggu pernyataan Pak Luhut. Pernyataan Pak Luhut itu selalu bertolak belakang dengan kenyataannya," tutur Said dalam diskusi publik 'Pertamina Sumber Kekacauan?' di restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Dia pun menyinggung soal kasus Meikarta dan juga reklamasi Teluk Benoa, Bali. Perlu diketahui, Proyek Meikarta di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi tersandung kasus terkait pengurusan Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sedangkan, proyek reklamasi Teluk Benoa tak bisa dilanjutkan dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa Teluk Benoa adalah kawasan konservasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi semoga saja Pertamina bukan sumber kekacauan, malah jadi sumber perdamaian," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Inas yang dulu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI periode 2014-2019 menilai bahwa pernyataan Luhut sama saja mengatakan bahwa DPR tak becus dalam mengawasi Pertamina.
"Jadi ngapain saja komisi VI? Ini dijelek-jelekan, padahal saya mengawasi 5 tahun masa dibilang nggak mengawasi? Dan saya melihat Pertamina sudah berbenah diri dengan baik," papar Inas.
Dia pun menilai pernyataan Luhut sama saja 'menyerang' kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) 5 tahun ke belakang, dan juga menjadi bumerang terhadap Luhut sendiri.
"Pernyataan Pak Luhut seolah-olah Pak Jokowi nggak berbuat apa-apa, tidak bisa membenahi Pertamina. Ngapain juga Pak Luhut selama 5 tahun yang lalu, kan nggak jelas kalau mengatakan kekacauan di Pertamina," tutup Inas.
Sebagai informasi, sebelumnya Luhut mengatakan banyak hal yang harus dibenahi di Pertamina. Sehingga, ia menilai bahwa penetapan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina mampu menyelesaikan masalah di perusahaan pelat merah tersebut.
"Pak Ahok itu akan sangat bagus mengawasi Pertamina, karena Pertamina itu sumber kekacauan paling banyak itu. Biar saja di situ," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
(das/das)
