.webp)
Komisi VII DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero) membahas evaluasi kinerja blok-blok terminasi tahun 2019, seperti Blok Mahakam dan Blok Sanga-sanga. Rapat juga membahas implementasi program bahan bakar B30.
RDP dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Di sela-sela rapat, anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menagih program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Anggota Komisi DPR yang membidangi sektor energi itu meminta Dirut Pertamina untuk menjelaskan program CSR yang dikucurkan ke dapil (daerah pemilihan) para anggota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi mohon izin pimpinan, jadi tolong masalah CSR, Bu, jadi biar ini teman-teman agar tenang dikit. Terima kasih," kata Nasir di Komisi VII DPR RI, Rabu (29/1/2020).
Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat itu pun meminta Nicke menjawab hal tersebut.
"Izin pimpinan, melanjutkan FGD tadi malam Bu Dirut, ini ada yang belum ibu jawab, masalah CSR. Ini kita sudah masa sidang pertama, pulang ke dapil nggak bawa apa-apa. Nah jadi kita minta, apa kita buat polanya seperti tahun dulu atau kira-kira seperti apa Bu Dirut?," lanjutnya.
Dirinya pun meminta agar Sekretaris Perusahaan atau Corporate Secretary (Corsec) Pertamina dicopot jika lambat mengurusi hal tersebut.
"Jadi maksud saya, ini Corsec agak payah, Bu, lebih parah dari yang kemarin. Jadi kalau sekali lagi bermasalah, saya minta diganti ini Corsec, jadi biar clear, jangan kita yang nyariin dia, dia yang nyariin kita. Nah ini baru benar," lanjutnya.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto pun langsung mengambil alih jalannya rapat. Dia menjelaskan bahwa hal tersebut sekiranya tidak disampaikan dalam forum tersebut.
"Barangkali tidak disampaikan di sini," jelas Sugeng.
(toy/zlf)
