.webp)
Dalam pelaksanaan konsultasi ini pihak UE menyampaikan beberapa concern terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait mineral dan batu bara ini merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya alam Indonesia secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yang dapat mengurangi kemiskinan melalui upaya peningkatan nilai tambah.
"Pemerintah Indonesia tentu sangat mengharapkan hasil positif dari proses konsultasi ini guna memperlancar hubungan perdagangan kedua negara sekaligus memfasilitasi para pelaku usaha dari kedua pihak. Indonesia saat ini juga dalam tahapan mengembangkan produk ekspor yang bernilai tambah dan tidak lagi hanya mengekspor produk mentah untuk memberikan nilai lebih bagi rakyat Indonesia," tutur Jerry.
Proses konsultasi berjalan lancar di mana Pemerintah Indonesia bertukar pandangan terkait kesesuaian kebijakan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait mineral dan batu bara dengan komitmen Indonesia di WTO. UE masih memerlukan beberapa penjelasan lebih lanjut terkait kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia dan meminta untuk dapat diberikan jawaban lebih lanjut dalam waktu dekat serta terbuka terhadap kemungkinan penyelesaian sengketa ini melalui jalur damai (mutual agreed solution).
Delegasi Indonesia terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian/lembaga (K/L) terkait serta para pemangku kepentingan di sektor tambang bekerja sama dalam menyelesaikan hambatan perdagangan ini.
Sebagai informasi Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa (UE) melakukan pertemuan konsultasi di kantor pusat Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization / WTO) di Jenewa, Swiss pada Kamis (30 Jan). Pertemuan ini dilakukan setelah pemerintah menyetujui permintaan konsultasi pada 29 November 2019 dalam kerangka WTO terkait kebijakan mineral dan batubara Indonesia.
 |
(hns/hns)
